Bangun Mall Pelayanan Publik, Pemkab Bogor Siapkan Anggaran Rp25 Miliar
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor, telah menyiapkan anggaran Rp25 miliar dalam APBD 2022 untuk membangun gedung Mall Pelayanan Publik (MPP). Gedung ini rencananya terdiri dari tiga lantai dan satu basement. Ade pun menegaskan pembangunan harus melalui perencanaan ketat.
"Gedung MPP kan untuk mewujudkan pelayanan terpadu di Kabupaten Bogor, demi memudahkan para pelaku usaha dan masyarakat khususnya dalam proses perizinan, sehingga pelayanan bisa terpadu," kata Bupati Bogor, Ade Yasin, Jumat (28/1).
Dia berharap, kepala perangkat daerah menyiapkan petugas berkompeten di bidangnya dan memahami aturan untuk ditempatkan di loket-loket yang akan disediakan di gedung MPP.
"Bila perlu berikan pemahaman dan pelatihan kepada mereka yang akan ditugaskan memberikan pelayanan di loket-loket MPP. Jadi harus terlihat bahwa ini betul-betul pelayanan terpadu,” tegasnya.
Ade menambahkan, urusan-urusan perizinan sudah didelegasikan kepada dinas-dinas terkait, seperti siteplan yang dulunya harus tandatangan bupati.
Selain itu, MPP nantinya akan diisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun), Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak), Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Dinas Pendidikan, Bappenda, Bank BJB dan Bank Tegar Beriman.
“Dengan adanya MPP harus lebih teratur, apalagi dengan zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) mudah-mudahan dapat memperbaiki sistem pelayanan perizinan kita dengan yang lebih baik. Kami minta juga agar Kepala PD bisa memantau para petugas teknis untuk selalu taat dengan aturan yang berlaku jangan sampai melenceng dari aturan yang berlaku,” terangnya.
Selanjutnya, Kepala Dinas DPMPTSP, Dace Supriadi menambahkan, pada prinsipnya MPP ini bertujuan untuk mempermudah layanan perizinan, sehingga kolaborasi dan sinergitas dengan perangkat daerah terkait, untuk sama-sama mempersiapkan pra MPP dalam mengisi loket-loket yang telah disediakan, pra MPP ini rencananya akan dilaunching pada Februari 2022 mendatang.
“Tahapannya, roadshow dan penyiapan regulasi anggaran sudah dilaksanakan, nota kesepahaman para SKPD, nanti ada MoU untuk mengisi MPP, evaluasi persiapan, dan terakhir launching MPP. Akan ada 15 perangkat daerah yang akan memberikan pelayanan di gedung MPP, rencana launching bulan Februari untuk liftnya sudah siap dan sekarang lagi uji coba,” imbuhnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kini Tinggal Kenangan, Ini Potret Toko Pertama yang Sediakan Jasa Antar Barang dan Jadi Tempat Nongkrong Pemuda Pejuang Surabaya
Mirisnya bangunan cagar budaya ini dihancurkan untuk pembangunan mall
Baca SelengkapnyaPenerimaan PPPK Segera Dibuka, Pemkab Bogor Usulkan 2.235 Formasi
Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan 2.235 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaGanjil Genap di Jalur Puncak Bogor Diberlakukan hingga Libur Tahun Baru 2024
Polres Bogor tetap melanjutkan rekayasa lalu lintas dengan alasan mengantisipasi kemacetan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu Kabupaten Bogor Temukan Penggelembungan Suara Antarpartai dan Antarcaleg
Beberapa kecamatan yang tercatat mengalami pergeseran suara antara lain, Ciseeng, Klapanunggal, Gunungputri, Bojonggede, Jasinga, dan Citeureup.
Baca SelengkapnyaBulog Gandeng Pelindo Tingkatkan Pelayanan Bongkar Muat Komoditas Pangan
Perum Bulog menjalin kerjasama kemitraan strategis bersama Pelindo.
Baca SelengkapnyaPemkab Bogor Siapkan 4 RSUD dan 132 Fasilitas Kesehatan untuk Caleg Stres
Terdiri dari 101 puskesmas plus 31 rumah sakit milik pemerintah dan swasta.
Baca SelengkapnyaPolda Jateng Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Fredi Pratama, Barang Dimasukkan ke Kardus Muatan Teh
Praktik ini terungkap setelah polisi lebih dulu menerima informasi ada peredaran narkoba melintas di wilayah gerbang tol Sragen.
Baca SelengkapnyaBulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun
Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya