Merdeka.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Menko Polhukam Mahfud MD mengkaji lagi wacana menghidupkan kembali tim pemburu koruptor (TPK). Dia menyarankan pemerintah melihat urgensi dan efektivitas tim tersebut dalam memberantas korupsi di masa lalu.

"Mendorong Menko Polhukam perlu mengkaji lebih dalam pengaktifan TPK dengan melihat dari urgensinya. Mengingat seharusnya pemerintah belajar dari kegagalan TPK pada masa lalu yang terbukti tidak efektif memberikan hasil optimal," kata pria yang akrab disapa Bamsoet, Rabu (15/7).

Dia mendorong pemerintah lebih baik meningkatkan sinergitas dan koordinasi penegak hukum ketimbang mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor. "Seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, agar dapat meneguhkan kembali integrated criminal justice system," ungkap Bamsoet.

Waketum Partai Golkar itu menambahkan, institusi-institusi penegak hukum yang ada terus bekerja secara optimal dalam memburu koruptor untuk menyelamatkan aset negara yang dirampok dengan cara korupsi.

"Sehingga pengaktifan TPK tidak diperlukan kembali," pungkasnya

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, mengingatkan kegagalan pembentukan tim tersebut di tahun 2002. Terkait kritikan KPK, Mahfud menegaskan rencana itu baru sebatas wacana.

"Saya juga sedang mempelajari dan menimbang sungguh-sungguh untuk menghidupkan lagi tim pemburu koruptor itu. Akan diperpanjang atau tidak, tergantung hasil analisis atas efektivitasnya," kata Mahfud.

Dia menuturkan, tim tersebut tidak bisa seketika juga dibentuk karena perlu aturan seperti Inpres.

"Izin prakarsa untuk membuat Inpres sudah diperoleh oleh Menko Polhukam melalui Surat Mensesneg No. B-30/M. Sesneg/D-1/HK.05.00/01/2020. Tapi Inpres harus dibahas lintas lembaga dulu untuk dihitung manfaat dan efektivitasnya. Saya bersetuju dengan Pak Nawawi dari KPK agar pembuatan Inpres harus belajar dari masa lalu juga, tidak bisa langsung dibuat," tutur Mahfud.

Reporter: Putu Merta Surya Putra