Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bamsoet minta KPK kaji sistem Pemilu langsung karena banyak mudarat

Bamsoet minta KPK kaji sistem Pemilu langsung karena banyak mudarat Ketua DPR dan Ketua KPK usai gelar pertemuan. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengkaji kembali penyelenggaraan pemilu secara langsung. Sebab menurut politisi Golkar itu, pemilihan langsung hanya menumbuhkan korupsi.

Bamsoet menyampaikan hal tersebut dalam forum KPK mendengarkan yang diadakan komisi antirasuah itu pada Senin (12/3) pagi ini. Di sana, dia menyampaikan aspirasi masyarakat yang menilai pemilihan langsung lebih banyak mudaratnya lantaran calon kepala daerah membutuhkan dana besar untuk pencalonan.

"Kami berikan masukan berdasarkan dari masyarakat ada sebagian publik menilai pilkada langsung lebih banyak mudarat daripada manfaatnya karena malah memperbesar korupsi di daerah-daerah," ujarnya di Gedung KPK, Senin (12/3).

Menurutnya, Pilkada secara langsung membutuhkan biaya yang besar. Karena itu, setelah terpilih banyak dari mereka bermain-main untuk mengembalikan modal pencalonan. Dia minta hal ini sebagai pertimbangan KPK untuk mengkaji.

"Kita minta pada KPK untuk lakukan kajian apakah benar apa yang disampaikan sebagian masyarakat kepada DPR bahwa apa pilkada lebih banyak mudarat daripada manfaat," ucapnya.

Menjawab permintaan ini, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Pihaknya akan mengundang beberapa ahli untuk mengkaji hal ini.

"Nanti kita undanglah karena kan melibatkan banyak ahli, banyak pakar kita undang untung rugi, baik buruknya. Apa pilkada langsung atau keterwakilan seperti yang lalu," kata dia dalam kesempatan sama.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dua Kali Pantun Bamsoet di Sidang MPR Singgung Capres Harus Lanjutkan Pembangunan Jokowi

Dua Kali Pantun Bamsoet di Sidang MPR Singgung Capres Harus Lanjutkan Pembangunan Jokowi

Bamsoet menyinggung koalisi, Capres dan pembangunan Jokowi lewat pantun di Sidang Tahunan MPR

Baca Selengkapnya
Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon

Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon

Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.

Baca Selengkapnya
Ketua MPR Puji Gebrakan Mentan Atasi Masalah Pangan

Ketua MPR Puji Gebrakan Mentan Atasi Masalah Pangan

Bamsoet menilai kebijakan Mentan sukses mengurai berbagai persoalan pangan yang menghambat produksi selama ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket

Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket

Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya