Bambang Widodo Umar: Kita tidak ingin ada kelompok perlemah KPK
Merdeka.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Bambang merupakan bentuk dukungan dari akademisi terkait eksistensi KPK agar tetap dipertahankan, bukan malah dilemahkan dengan cara revisi UU KPK.
"Ini dukungan dari akademisi untuk ikut mempertahankan bagaimana eksistensi KPK ini agar lebih kuat lagi. Kita tidak ingin ada kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu yang akan memperlemah KPK," ungkap Bambang kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (19/2).
Menurut Bambang masyarakat masih sangat membutuhkan KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dia juga menambahkan saat ini tinggal KPK yang menjadi tumpuan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
"Kita masih butuh KPK untuk bagaimana membuat republik ini lebih adil makmur, sejahtera begitu," tegasnya.
Meski demikian, Bambang mengakui pihaknya tidak serta merta menolak secara tegas terkait revisi UU KPK. Namun, hanya ingin mempertahankan eksistensi KPK.
"Saya tidak menolak adanya revisi. Tapi kita mempertahankan eksistensi perundang undangan KPK yang ada saja dulu, sekarang ini belum saatnya (revisi undang-undang (KPK)," tandasnya.
Seperti diketahui revisi undang-undang KPK saat ini sudah akan memasuki tahap pembahasan di rapat paripurna, Kamis (18/2), namun rapat diundur hingga selasa (23/2) minggu depan.
Banyaknya pihak yang menolak revisi undang-undang KPK lantaran ada empat point yang dinilai hanya akan memperlemah KPK. Keempat poin tersebut adalah, adanya dewan pengawas KPK, penyadapan yang terlebih dahulu meminta izin, kewenangan pengeluaran SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan), dan terakhir pengangkatan penyidik independen.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi Titip Salam Buat Cak Imin, Budi Arie Singgung Upaya Membangun Persatuan
Jokowi menitip salam untuk Cak Imin, melalui dua menteri dari PKB
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat
Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaJokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU
Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca Selengkapnya