Merdeka.com - Sejumlah politikus yang terdiri dari Bambang Soesatyo, Akbar Faizal, Misbakhun dan Lily Chodidjah Wahid siang ini melaporkan bukti-bukti baru terkait kasus skandal Bank Century ke KPK. Bukti-bukti yang dilaporkan berisi rapat para pejabat BI membahas polemik Bank Century, di mana Boediono, yang menjadi Gubernur BI saat itu.

"Kami sampaikan substansi masalah itu bahwa manipulasi, kondisi, terutama pada rapat dewan gubernur tanggal 20 November 2008, yang kemudian keluarlah kondisi tentang sistemik pada sistem perbankan kita," ujar Akbar Faizal di Gedung KPK, Jumat (31/5).

Akbar mengatakan rapat itu dinilai janggal lantaran sebelum diadakan perhitungan dan analisis sistemik, para pejabat sudah memutuskan Bank Century merupakan bank gagal.

"Rapat dewan gubernur sudah menyebut-nyebut kata sistemik, pada saat sebenarnya BI belum memiliki hitungan dan analisis tentang sistemik itu sendiri," paparnya.

Akbar menuturkan rapat para pejabat BI tercatat tanggal 31, 5, dan 13. Pada tanggal 17 dan 18, rapat dewan gubernur sudah menyimpulkan dampak sistemik. Tercatat baru pada tanggal 19, DPNP internal membuat penghitungan dan analisisnya.

"Kemudian masuk ke KSSK dan diambil keputusan itu," ujarnya.

Akbar menambahkan, dalam rapat tersebut terdapat Miranda, Muliaman Darmansyah Hadad, Siti Fajriah, Budi Rohadi, Budi Mulya, juga Boediono, sewaktu menjabat Gubernur BI.

"Rapat dewan gubernur, sekali lagi rapat dewan gubernur dan itu dihadiri oleh beberapa deputi dan dipimpin gubernur BI saat itu, boediono, ada semua, saya sudah serahkan semua ke KPK secara kolektif, KPK katakan terima kasih dan akan ditindaklanjuti," jelasnya.

KPK menyatakan keterangan dari mantan Menkeu Sri Mulyani sebagai saksi dalam kasus skandal bailout Bank Century, dapat membongkar aktor intelektual. aktor intelektual yang dimaksud yakni Boediono yang kini tengah menjabat sebagai Wapres. Boediono saat pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century pada 2008, Boediono menjabat Selaku Gubernur Bank Indonesia (BI) dan dia dianggap mengerti soal pemberian FPJP tersebut.

"Kalau peran, Pak Boediono pastilah ada dalam pemberian FPJP. Selaku Gubernur Bank Indonesia yang tentunya tahu, tentu mengerti soal pemberian FPJP," kata Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu.