Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Baleg Jelaskan Frasa Paling Sedikit Diubah Jadi Paling Banyak di Aturan Pesangon

Baleg Jelaskan Frasa Paling Sedikit Diubah Jadi Paling Banyak di Aturan Pesangon Suasana Rapat RUU Ciptaker di Parlemen. ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI menjadi sorotan buruh. Salah satunya pada Klaster Ketenagakerjaan di bagian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pemberian pesangon.

Jika melihat UU Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 156, pemberian pesangon ditulis dengan frasa paling banyak. Sedangkan, pada UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 pasal 156, ada perubahan pemberian pesangon dengan frasa paling sedikit.

Frasa karet ini yang dikhawatirkan merugikan buruh. Sebab, pengusaha bisa membayar pesangon di angka minimal akibat frasa ‘paling banyak’ di UU Cipta Kerja. Beda dengan frasa ‘paling sedikit’ di UU Ketenagakerjaan yang telah diubah tersebut.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Achmad Baidowi (Awiek) menjelaskan mengenai frasa tersebut.

Dia bilang, panitia kerja RUU Cipta Kerja sudah final menggunakan ukuran angka sebanyak 25 kali maksimal pesangon. Bukan paling banyak atau paling sedikit.

"Jangan buru-buru, undang-undang ini kan harus banyak dicek satu-satu kesalahan redaksinya. Jadi yang diputuskan di Panja itu fiks number, 25 (25 kali pemberian pesangon). Yang enggak boleh lebih banyak, enggak boleh lebih kurang. Namanya fiks number," kata Awiek saat dihubungi merdeka.com Kamis (8/11).

Menurut Awiek penggunaan kata paling banyak dan paling sedikit menimbulkan ketidakpastian angka. Sehingga, perlu penggunaan kata yang tepat.

"Kalau paling sedikit 25 berarti bisa 26 27, kan tidak fiks namanya, kalau paling banyak 32 misalkan berarti kan bisa 30 31 bisa 1 kan tidak fiks itu," ucapnya.

"Frasa paling sedikit itu, frasa dari pemerintah, di panja kita putuskan harus bahasa 'sebanyak', itu bahasa fiks tidak berubah kalau 25 ya 25 ukurannya jelas," tambah politikus PPP itu.

Khawatir Typo

Awiek menuturkan, frasa paling sedikit cocok bagi seorang pengusaha yang mampu, sehingga bisa memberi pesangon lebih. Tapi, dalam berbisnis, ada juga pengusaha yang cocok dengan frasa paling banyak sehingga kemungkinan bisa memberi pesangon sedikit.

"Makanya di panja kita putuskan, ini jangan pakai 'paling paling', tidak ada pasal karet lagi," kata dia.

Sehingga, kata Awiek, pada Panja RUU Cipta Kerja disepakati frasa sebanyak. Bukan paling sedikit atau paling banyak. Dia masih mencermati apakah masih ada kesalahan tulisan pada draf UU Cipta Kerja yang sudah disahkan dan beredar. Dia menolak menegaskan frasa paling banyak di UU Cipta Kerja yang beredar itu salah.

"Yang kami sepakati di panja itu menggunakan (frasa) sebanyak, makanya saya masih mengkroscek satu persatu draf, yang sudah ada kodenya jangan sampai salah tulis lagi, jangan salah tanda baca, redaksi, kan bahaya kita cek dengan putusan panjang seperti apa, titik koma, typo itu kan banyak," pungkasnya.

Berikut isi pasal 156 di UU Cipta Kerja:

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sesuai kententuan sebagai berikut:

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;


b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;


c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;


d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;


e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;


f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;


g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;


h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) upah;


i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah;

(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sesuai ketentuan sebagai berikut :a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;


b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;


c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;


d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;


e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;


f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;


g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;


b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;


c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

UU Ketenagakerjaan

Berikut bunyi Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 terkait PHK dan pesangon:

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;


b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;


c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;


d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;


e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;


f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;


g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;


h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) upah;


i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

(3) Perhitungan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;


b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;


c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;


d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;


e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;


f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;


g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;


h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;


b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;


c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;


d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Serahkan 140 Ribu Lebih Dukungan, Aceng Fikri Daftar Pilkada Garut Lewat Jalur Perseorangan
Serahkan 140 Ribu Lebih Dukungan, Aceng Fikri Daftar Pilkada Garut Lewat Jalur Perseorangan

Aceng menjelaskan alasannya maju sebagai calon Bupati Garut tidak lepas dari adanya dorongan dan aspirasi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pegi Setiawan Siap Buka Lembaran Baru, Ternyata Ingin Lakukan Ini di Kampung Halaman Usai Bebas
Pegi Setiawan Siap Buka Lembaran Baru, Ternyata Ingin Lakukan Ini di Kampung Halaman Usai Bebas

Pegi Setiawan dinyatakan bebas setelah gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka diajukannya dikabulkan majelis hakim pengadilan negeri Bandung.

Baca Selengkapnya
Bisa Awet Hingga Satu Tahun, Ini 10 Cara Menyimpan Bumbu Kering agar Tidak Menggumpal dan Berjamur
Bisa Awet Hingga Satu Tahun, Ini 10 Cara Menyimpan Bumbu Kering agar Tidak Menggumpal dan Berjamur

Menyimpan bumbu dalam wadah kedap udara sangat penting untuk mencegah masuknya kelembapan dan udara yang dapat merusak tekstur serta rasa bumbu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Apa Penyebab Jerawat Punggung? Begini Cara Mengatasinya dengan Memilih Sabun yang Tepat
Apa Penyebab Jerawat Punggung? Begini Cara Mengatasinya dengan Memilih Sabun yang Tepat

Jerawat punggung menjadi masalah yang sering dialami banyak orang. Begini penyebab dan cara mengatasinya.

Baca Selengkapnya
Deretan Aksi Nyeleneh Caleg Gagal Dapat Suara, Bakar Petasan hingga Bongkar Makam
Deretan Aksi Nyeleneh Caleg Gagal Dapat Suara, Bakar Petasan hingga Bongkar Makam

Beberapa Caleg yang diduga tak meraup suara banyak pun mengalami kekecewaan.

Baca Selengkapnya
Puncak Arus Balik Mudik di Pelabuhan Merak Malam Ini, Volume Kendaraan Terus Meningkat
Puncak Arus Balik Mudik di Pelabuhan Merak Malam Ini, Volume Kendaraan Terus Meningkat

Dari hasil rekapitulasi jumlah kendaraan pada arus mudik dari Merak ke Bakauheni yang didata Polda Banten sebanyak 259.216 kendaraan bermotor.

Baca Selengkapnya
Bikin Warga Gemetar dan Takut Jatuh ke Sungai, Jembatan Gantung Desa di Lebak Ini Kondisinya Memprihatinkan
Bikin Warga Gemetar dan Takut Jatuh ke Sungai, Jembatan Gantung Desa di Lebak Ini Kondisinya Memprihatinkan

Kondisinya sudah miring, dengan beberapa bagiannya berlubang. Bahkan, salah satu tali baja penopang beban juga putus.

Baca Selengkapnya
Megawati Kembali Bicara Kecurangan Pemilu, Pakai Istilah Ilalang Bergoyang Kejar Kekuasaan
Megawati Kembali Bicara Kecurangan Pemilu, Pakai Istilah Ilalang Bergoyang Kejar Kekuasaan

Megawati meminta kepada ilalang yang bergoyang tidak terlalu ambisius dalam mengejar kekuasaan.

Baca Selengkapnya
Dua Bocah Bernasib Pilu Ditinggal Ortunya Pergi dari Rumah, Aksi Kakak Rawat Adik Seadanya bikin Hati Tersayat
Dua Bocah Bernasib Pilu Ditinggal Ortunya Pergi dari Rumah, Aksi Kakak Rawat Adik Seadanya bikin Hati Tersayat

Ditinggal orangtua, dua bocah ini harus tinggal sebatang kara. Aksi kakak rawat adik seadanya begitu menyayat hati.

Baca Selengkapnya