Merdeka.com - Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar menyambangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/7). Kedatangannya itu untuk melaporkan eks Ketum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama terkait Undang-Undang (UU) ITE.

Laporan ini terdaftar dengan nomor LP/B/0419/VII/2022, SPKT Bareskrim Polri, pada 29 Juli 2022.

"Alasan kami jelas bahwa yang disebar oleh saudara terlapor ini membuat emosional, dan kegaduhan yang sangat tinggi di internal partai kami," kata Wabakumham Achmad Taufan S di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/7).

Menurutnya, laporan atau sikap yang diambil ini dibuatnya untuk meredam serta menyelesaikan permasalahan atau kegaduhan.

"Kami sebagai Badan Advokasi Partai Golkar harus mengambil sikap dengan melaporkan saudara Haris Pertama guna meredam dan menyelesaikan permasalahan kegaduhan ini," ujarnya.

"Kalau tidak yang kita khawatirkan seluruh kader Partai Golkar, khususnya anak-anak muda yang bergabung dengan Partai Golkar, khawatir akan terjadi kegaduhan, emosional, dan yang kita khawatirkan terjadi hal-hal yang anarkis," sambungnya.

Rugikan Airlangga

Ia menjelaskan, postingan Haris telah merugikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. "Postingannya itu seperti kita ketahui bersama ada video, rekaman, saudara terlapor itu. Jadi video pidatonya atau orasinya itu di cut-cut. Nah, pas momentum ada nama ketua kami itu yang disebar-sebar," jelasnya.

"Iya salah satunya itu (soal Pak Airlangga disebut capres odong-odong). Iya kan durasinya agak lama dan perkataannya juga banyak. Ada juga siap memberi melawan Airlangga mulai hari ini," sambung Achmad Taufan.

Melengkapi laporan itu, Bakumham DPP Partai Golkar menyertakan bukti video yang sudah disimpan dalam flashdisk.

"Bukti-bukti yang sudah kita sampaikan bukti dari media milik terlapor dan juga video sudah kita, rekaman sudah kita taruh di flashdisk akun mereka (akun Haris)," sebutnya.

"Kita laporkan di sini Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE," tutupnya.

Pernyataan Haris

Berikut pernyataan Haris Pratama yang dilaporkan ke Bareskrim Polri:

"KNPI akan segera meminta Airlangga Hartarto untuk diperiksa oleh KPK dan Kejaksaan Agung terkait beberapa kasus yang diduga kuat adanya keterlibatan.

‪Saya ingatkan kepada pemecah belah komite nasional pemuda Indonesia capres odong-odong untuk siap-sap menerima serangan balik, serangan balik atau serangan umum?

Serangan umum KNPI untuk Menko Perekonomian Indonesia, bahwa perlawanan terhadap Airlangga akan kita lawan mulai dari hari ini‬."