Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Rapat tersebut membahas tentang dana desa atau dana kelurahan.

Jokowi mengatakan, rencana penyaluran dana desa atau kelurahan bukan suatu hal yang baru. Sehingga, dia mengungkapkan, program ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019.

Menurutnya, dana kelurahan sudah dibahas beberapa tahun lalu dan diusulkan oleh para wali kota se-Indonesia yan‎g tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

"Dana kelurahan, saya ingin menyampaikan dana kelurahan tidak muncul tiba-tiba," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dana desa dan kelurahan‎ di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/11).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, para wali kota tersebut membutuhkan dana dalam rangka mengurangi arus urbanisasi ke kota-kota besar.

‎"Merespon aspirasi para wali kota, dalam APBN 2019 pemerintah dengan persetujuan DPR telah menganggarkan dana kelurahan Rp 3 triliun," jelasnya.

Atas penganggaran tersebut, Jokowi pun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan. Sehingga bisa dimanfaatkan secara baik.

"Saya juga minta Mendagri menyiapkan kerangka pengawasan dan evaluasi agar pemanfaatan dana kelurahan menyentuh kepentingan warga di kelurahan dan perkotaan," terang Jokowi.

Reporter: Hanz Jimenez