Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pers, mengatakan kasus hukum yang dialami oleh Sudjiono Timan dalam kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kasus pidana. Dia mendasarkan hal ini pada pertimbangan ditemukannya unsur memperkaya diri.

"Dalam kasus Sudjiono Timan, menurut majelis (kasasi) bukan karena satu proses bisnis, tapi dia memperkaya diri," ujar Bagir di Jakarta, Selasa (27/8).

Bagir mengatakan, sebuah perkara korupsi dapat terjadi bukan hanya karena latar belakang pidana. Menurut dia, terdapat berbagai latar yang dapat menyatakan sebuah tindakan dapat disebut korupsi, salah satunya perdata.

"Ambil uang negara tidak harus straight perdata. Tapi bisa berlatar belakang dari hubungan keperdataan, administrasi negara, dan lain-lain," kata Bagir.

Bagir mencontohkan, tindakan korupsi yang dapat ditimbulkan dengan latar belakang perdata salah satunya dengan peminjaman uang ke bank untuk sebuah proyek oleh seseorang, kemudian si peminjam menjual proyek itu kepada pihak lain.

"Dia pinjam uang dari bank negara untuk satu proyek, tapi proyek itu dia jual sehingga dasar dia meminjam uang hilang dan tidak bayar. Dia mau bayar tapi belum jatuh tempo, tapi dia sudah lalukan penjualan. Maka hikum itu perdata," terang Bagir.

Selain itu, ungkap Bagir, korupsi juga dapat timbul melalui perbuatan administrasi. Dia memberikan contoh sebuah bank yang hampir bangkrut di tahun 1998.

"Ada bank kesulitan uang, pada tahun 1998 bank itu kesulitan uang bailout untuk menutupi bank yang akan bangkrut. Tetapi ada kasus lain, bank alami likuiditas, tapi uangnya bukan karena rush, tetapi dihabiskan pemilik bank sehingga tidak liquid lagi. Itu administrasi," ungkap Bagir.

Lebih lanjut, Bagir meminta hakim untuk meneliti lebih dalam jika memang perkara Sudjiono Timan masuk kategori perdata. "Harus diperiksa apakah ini benar-benar pidana atau perdata, harus teliti," pungkas dia.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan PK terhadap terpidana korupsi Rp 369 miliar, Sudjiono Timan. Alhasil, mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) bebas dari hukuman.

Ketua Majelis Hakim PK, Suhadi mengatakan, permohonan PK diajukan oleh kuasa hukum Sudjiono Timan. Alasan dikabulkannya PK tersebut karena majelis hakim menilai ada kekeliruan dalam putusan MA sebelumnya terhadap Sudjiono Timan.