Merdeka.com - Komisi III DPR secara aklamasi meloloskan Komjen Badrodin Haiti jadi Kapolri usai menjalani fit and proper test. Setelah itu, DPR langsung menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas hasil uji kepatutan dan kelayakan Badrodin, sebagai bahan pembahasan di paripurna.

Badrodin sebelum akhirnya menuju Polri satu, menempuh perjalanan panjang. Institusi Polri sempat luntang lantung beberapa bulan karena pemimpin Polri tidak kunjung dilantik. Satu-satunya calon saat itu ada, yaitu Budi Gunawan tersandung kasus rekening gendut.

Polemik terus berkembang sampai hubungan Polri renggang dengan institusi KPK, sebagai lembaga yang menetapkan BG sebagai tersangka. Sejumlah pihak menekan presiden untuk segera memilih dan melantik calon Kapolri baru. Hingga akhirnya nama Badrodin muncul sebagai calon Kapolri tunggal.

Sejak awal, tidak banyak kesangsian DPR ataupun pihak lain bersuara terhadap sosok Badrodin. "Kalau melihat orangnya memang fleksibel artinya tidak kontradiktif. Dia itu menjaga keseimbangan yang sudah ada, tidak ada perubahan yang radikal yang menjadi bumerang, langkahnya cenderung safety," kata dosen PTIK sekaligus pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar saat dihubungi merdeka.com, Kamis (16/4).

Oleh karena itu, baik dalam mengambil kebijakan ataupun menunjuk wakilnya, Bambang yakin Badrodin tidak akan macam-macam demi menjaga stabilitas di Mabes Polri. Apalagi harus sampai mengangkat pejabat karena desakan partai tertentu.

"Selama ini dia tidak ada afiliasi kemana-mana mudah-mudahan bisa dipertahankan, dia masih loyal Mudah-mudahan dia memegang ide dasar. Dari dulu dia enggak kelihatan ke partai," tandas dia.

Bambang yakin, Badrodin akan memilih wakilnya atau pejabat Polri lain sesuai dengan peraturan Polri. "Kalau dia mengusulkan pasti pati-pati yang memenuhi syarat dan keputusan tetap di tangan presiden. Kan Wanjakti yang mengusulkan juga siapa yang lolos, keputusan tetap di tangan presiden," tutupnya.

Bintang satu pertama kali diemban Badrodin saat menjabat sebagai Kapolda Banten pada 2004 lalu. Jabatan ini hanya berjalan selama satu tahun, sebelum dimutasi kembali sebagai Seslem Lemdiklat Polri pada 2005.Kapolda Sulawesi Tengah. Pada 2008, dia kembali ditarik ke Mabes Polri untuk menempati jabatan Direktur I Bareskrim Polri. Hanya setahun menjalani jabatannya, Badrodin diminta menjadi Kapolda Sumatera Utara pada 2009.

Hanya berselang setahun, Badrodin diangkat menjadi Kepala Divisi Hukum Polri pada 2010. Pada tahun yang sama, dia sempat dituduh sebagai satu dari 17 perwira tinggi yang diduga memiliki rekening gendut oleh ICW. Tak lama, Badrodin kembali dimutasi menjadi Kapolda Jawa Timur pada 2011 sebelum dipanggil kembali menjadi Staf Ahli Polri.

Pada 2012, Badrodin dimutasi menjadi Asisten Operasi Kapolri hingga akhir Juli 2013 sebelum akhirnya diangkat menjadi Kabarharkam melalui Surat Keputusan (Skep) Kapolri Nomor 557/VII/2013. Selanjutnya menjadi Wakapolri dan Plt Kapolri hingga ditetapkan menjadi calon tunggal Kapolri yang dalam waktu dekat akan dilantik menjadi Kapolri pengganti Sutarman.