Badan Otorita Labuan Bajo Flores Bantah Terlibat Penyelewengan Anggaran Rp10 miliar
Merdeka.com - Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) membantah pemberitaan bahwa pihaknya terlibat dalam dugaan penyelewengan anggaran sebesar Rp10 miliar dan menegaskan tuduhan itu tidak mendasar.
Direktur Keuangan BPOLBF, I Nyoman Wija Sugiantara saat dikonfirmasi dari Kupang, Minggu (18/4) menyatakan berita tersebut tidaklah benar.
Nyoman menjelaskan bahwa anggaran tersebut merupakan total anggaran kerja BPOLBF di tahun 2019 yang awalnya Rp10 miliar dan berkurang menjadi Rp7 miliar.
"Mengapa terjadi pengurangan anggaran? Hal itu disebabkan anggaran gaji pegawai yang tidak terserap dikarenakan perpres terkait gaji pegawai yang belum disahkan Presiden," katanya seperti dikutip Antara.
Sehingga lanjut Nyoman, karena tidak terserap oleh BPOLBF, maka pengurangan anggaran Rp3 miliar tersebut oleh Biro Keuangan Kemenpar saat itu kemudian diusulkan untuk direlokasi ke satuan kerja lain yang membutuhkan belanja pegawai.
Anggaran tersebut merupakan anggaran belanja pegawai yaitu adalah gaji direktur utama, jajaran direksi dan jajaran kepala divisi BPOLBF.
Direktur Utama dan jajaran direksi, lanjut dia sejak dilantik dan mulai bekerja pada Januari 2019 baru menerima gajinya pada akhir Desember 2020. Begitupun jajaran Kepala Divisi BPOLBF sejak dilantik pada Mei 2019 juga baru menerima gajinya pada akhir Desember 2020.
"Sehingga sejak awal kami dilantik dan mulai bekerja tahun 2019, kami baru menerima gaji kami pada akhir Desember 2020 setelah Perpres gaji kami ditandatangani Presiden pada Desember 2020," ujar dia.
Selain muncul tuduhan dugaan tilap dana sekitar Rp10 miliar rupiah itu, disebutkan juga lembaga yang dipimpin Shana Fatina tersebut diduga membuat laporan tenaga kerja fiktif.
"Saya pastikan tuduhan itu tanpa dilandasi fakta dan tidak benar. Jumlah pegawai kami ada 58 orang dan bisa dicek semua keberadaannya. Jadi dugaan itu tidak beralasan. Semua bisa kami pertanggungjawabkan. Dana itu kami gunakan untuk kegiatan yang sudah kami lakukan. Semuanya berada dalam ranah dewan pengawas. Lalu bagaimana mungkin kami mau menyelewengkan penggunaan anggaran," tambah Nyoman.
Selain itu, BPOLBF saat ini sedang fokus menyiapkan Zona Integritas sebagai upaya mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan BOPLBF selaku Instansi Pemerintah.
"Awal Maret lalu kami sudah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Itu bentuk komitmen kami semua di BOPLBF untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi merugikan negara," kata Nyoman.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap
KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penyaluran Bansos Minta Ditunda di Masa Pemilu, Kepala Bapanas: Makannya Boleh Ditunda Enggak?
Arief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBulog Beberkan Keberhasilan Bantuan Pangan Beras dalam Menahan Laju Inflasi
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDijanjikan Upah Rp135 Juta, Kurir Sabu 15 Kilogram Ditangkap Polisi saat Nunggu Jemputan Rekan
Pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau mati akibat perbuatannya.
Baca SelengkapnyaBawaslu Kabupaten Bogor Temukan Penggelembungan Suara Antarpartai dan Antarcaleg
Beberapa kecamatan yang tercatat mengalami pergeseran suara antara lain, Ciseeng, Klapanunggal, Gunungputri, Bojonggede, Jasinga, dan Citeureup.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnya