Merdeka.com - Dalam sidang paripurna, Rabu (14/2), panitia khusus (Pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan laporan hasil kerja dan rekomendasinya. Laporan hasil kerja dan rekomendasi itu juga telah disampaikan ke KPK.

Agun menuturkan, KPK juga sudah memberikan respons atas laporan dan rekomendasi tersebut. Hal itu tertuang pada surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-854/HK.01/01-55/02/2018.

Politisi Partai Golkar itu membacakan surat dari KPK. Isinya, KPK tidak akan melaksanakan rekomendasi pansus secara keseluruhan. Sebab, lembaga yang dipimpin oleh Agus Rahardjo ini tidak sepenuhnya setuju dengan rekomendasi Pansus.

"KPK menghormati DPR sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan. KPK juga hormati putusan MK nomor 40/PUU-XV- sebagai keputusan final dan mengikat bagi semua pihak pada prinsipnya KPK juga menghormati laporan dan rekomendasi pansus angket KPK meskipun KPK tidak sepenuhnya sependapat dengan laporan pansus tersebut," kata Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa dalam Sidang Paripurna, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).

Agun menambahkan, KPK hanya akan menjalankan beberapa rekomendasi. Termasuk salah satunya rekomendasi yang mendorong penguatan lembaga dan upaya pemberantasan korupsi.

"Ke depan KPK juga akan melaksanakan rekomendasi yang relevan untuk diimplementasikan untuk penguatan lembaga dan mendorong upaya pemberantasan korupsi," ucapnya.

"Kami sependapat dengan beberapa rekomendasi Pansus dan ke depan kami akan laksanakan sebagai bentuk pertangungjawaban publik sebagaimana diatur ketentuan pasal 20 ayat 1 dan seterusnya yang mungkin kami tidak semua bacakan," ucapnya.