Bacakan pledoi, penyuap Damayanti klaim korban konspirasi Komisi V

Senin, 30 Mei 2016 12:57 Reporter : Al Amin
Bacakan pledoi, penyuap Damayanti klaim korban konspirasi Komisi V Persidangan Abdul Khoir. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir, terdakwa kasus suap anggota Komisi V Damayanti Wisnu Putranti sebagai uang pelicin untuk memuluskan proyek dari program aspirasi di DPR yang disalurkan untuk proyek pelebaran jalan Tehoru-Limu senilai Rp 41 miliar klaim, dirinya menjadi korban konspirasi anggota DPR RI Komisi V. Pasalnya, setiap permintaan yang diminta anggota Komisi V selalu ia penuhi, namun nyatanya, perusahaannya tetap tidak mendapat proyek pembangunan yang dijanjikan.

"Dan saya menjadi korban dari konspirasi komisi V DPR. Segala sesuatu yang diminta, dari sistem permainan yang salah ini juga saya penuhi dengan berat hati dan perasaan yang was was," kata Abdul Khoir di Pengadilan Tipikor, Senin (30/5).

"Tapi ujung-ujungnya saya juga yang jadi korban. Uang sudah habis, masuk penjara pula, sedangkan proyek yang mereka janjikan tidak saya dapatkan. Dengan kata lain, Entah ada atau tidak, saya tidak peduli lagi," lanjutnya sambil sesegukan.

Abdul Khoir menambahkan, ia terpaksa mengikuti pola permainan anggota DPR Komisi V, agar perusahaannya dapat dianggap. Meski ia sendiri mengaku, apa yang dilakukannya salah, dengan terpaksa ia mengikuti alur permainannya.

"Saya adalah salah satu segelintir anak bangsa yang ikut membangun bangsa ini. Namun apa yang saya hadapi di lapangan membuat saya terjerembab yang diatur dalam sebuah sistem permainan yang salah. Apabila saya tidak mengikuti aturan yang mereka tetapkan, tentu saja saya tidak dianggap dan ditinggal."

"Akhirnya dengan berat hati dan terpaksa saya harus mengikuti arahan dan sistem permainan," lanjutnya.

Abdul Khoir didakwa menyuap Damayanti senilai Rp 3,28 miliar sebagai uang pelicin untuk memuluskan proyek dari program aspirasi di DPR yang disalurkan untuk proyek pelebaran jalan Tehoru-Limu senilai Rp 41 miliar.

Pada 20 November 2015, terdakwa dihubungi oleh Dessy Ariyanti Edwin yang juga kolega Damayanti. Guna menindaklanjuti permintaan tersebut, Abdul meminjam uang ke Sok Kok Seng (Aseng) sejumlah Rp 1,5 miliar dan kepada Hong Artha John Alfred sejumlah Rp 1 miliar, untuk diserahkan ke Damayanti.

Selanjutnya, pada 25 November 2016, Abdul memerintahkan Erwantoro menyiapkan sejumlah uang yang diminta oleh Damaynti senilai Rp 3.280.000.000, yang ditukarkan dalam pecahan dolar Singapura senilai SGD 3.280.000.

Pada 26 November 2015, di tempat parkir Kementerian PUPR, Julia menyerahkan uang sejumlah SGD 328.000 kepada Damayanti, dan juga memberikan kepada Dessy dan Julia masing-masing sebesar SGD 40.000,00.

Selain fee 8 persen dari nilai proyek tersebut, Abdul juga memberikan uang senilai Rp 1 miliar kepada Damayanti, untuk memastikan agar Damayanti memberikan proyek tersebut pada dirinya.

Atas perbuatannya tersebut, Abdul Khoir diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf (a), dan pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

[rhm]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini