Bacakan Nota Keberatan, Rommy Pertanyakan Dakwaan Jaksa Terkait Menag Lukman

Senin, 23 September 2019 13:15 Reporter : Yunita Amalia
Bacakan Nota Keberatan, Rommy Pertanyakan Dakwaan Jaksa Terkait Menag Lukman Sidang Eksepsi Romahurmuziy . ©2019 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Bekas anggota Komisi XI DPR periode 2014-2019 Romahurmuziy alias Romi menyampaikan nota keberatan atas surat dakwaan jaksa yang menyebutnya menerima suap atas jual beli jabatan di Kementerian Agama. Bekas Ketua Umum PPP itu mengatakan tidak ada korelasi kasus tersebut dengan posisinya sebagai anggota legislatif.

"Untuk intervensi harus punya akses sedangkan (mitra kerja) Komisi XI adalah perbankan, sedangkan Kemenag mitra kerja Komisi VIII, saya tidak pernah jadi anggota kom VIII," ujar Romi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/9).

Ia juga menampik dakwaan jaksa yang mengatakan latar belakang Romi sebagai Ketum PPP membuatnya melakukan tindakan intervensi bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar Haris terpilih sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Lukman diketahui merupakan politisi PPP.

Romi menjelaskan, Lukman lebih dulu masuk sebagai kader di partai itu. Persisnya, sebut Romi, Lukman masuk ke PPP pada 1992 sedangkan Romi baru 2007.

Ia membantah dakwaan jaksa bahwa Lukman menuruti saran Romi karena latar belakang struktural partai. Sebagai eksekutif dan legislatif, Romi mengatakan antara dirinya dan Lukman memiliki atasan berbeda.

"Bagaimana seseorang yang tidak punya kewenangan baik formal aturan negara maupun partai bisa mengintervensi menteri, Lukman Hakim bukan mitra kerja saya, anak buah saya sebagai menteri, saya tidak bisa memecat Lukman di partai atas tugas-tugasnya," ucap Romi dalam nota pembelaan sekitar 27 lembar halaman.

Diketahui Romi saat ini menjadi terdakwa atas penerimaan suap Rp325 juta dari Haris Hasanudin dan Rp91,4 juta dari Muafaq. Keduanya memberi uang pelicin kepada Romi agar terpilih sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Pada penerimaan suap dari Haris, Romi didakwa bersama-sama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Atas penerimaan dua suap itu Romi didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. [ded]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini