Merdeka.com - Kedutaan Besar Australia di Jakarta menegaskan tidak ada keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam kasus Securency yang dikabarkan melibatkan sejumlah tokoh politik di Asia Pasifik, seperti diungkap situs Wikileaks.

"Pemerintah Australia menekankan bahwa Presiden dan mantan Presiden RI bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan Securency," ujar Public Affairs Kedutaan Besar Australia Vicki Miller dalam rilis diterima merdeka.com, Kamis (31/7).

Vicki mengakui bahwa ada perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang bisa memberi kesan keterlibatan tokoh politik senior tertentu dalam korupsi di kawasan Asia Pasifik.

Pemerintah Australia memandang bahwa perintah pencegahan tetap merupakan cara yang terbaik untuk melindungi tokoh politik senior dari risiko sindiran yang tidak berdasar.

"Ini merupakan kasus rumit yang telah berlangsung lama yang menyangkut sejumlah besar nama individu. Penyebutan nama-nama tokoh tersebut dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan pada pihak mereka," katanya.

Selain itu, Kedubes Australia mengemukakan, "Kami menyikapi pelanggaran perintah pencegahan ini dengan sangat serius dan kami sedang merujuknya ke kepolisian," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tak terlibat dalam skandal percetakan 550 juta lembar uang pecahan Rp 100.000. SBY mengaku mengikuti perkembangan kasus tersebut di Negeri Kanguru.

"Saya minta agar Australia membuka dan mengungkap penegakan hukum itu, jangan-jangan ditutup-tutupi," kata SBY di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Kamis (31/7).

SBY juga meminta agar pemerintah Australia tidak mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang dapat menimbulkan kecurigaan dan tuduhan terhadap pihak di luar Australia.

"Contohnya disebut Mega atau saya sendiri. Justru itulah yang saya tidak mau karena menimbulkan kecurigaan di Indonesia dan negara-negara Asia," tuturnya.

Dalam pemberitaan 2010, Bank Indonesia menyatakan terpaksa mengorder pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu dari Australia, dengan alasan tidak ada fasilitas di dalam negeri terutama untuk bahan plastik (polimer).

Pencetakan uang pecahan menggunakan bahan polimer hanya berlangsung beberapa tahun. Setelah itu balik lagi pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu menggunakan bahan kertas.

Harian The Age Australia pernah melansir berita terkait, korespondensi perwakilan perusahaan Reserve Bank of Australia (RBA) atau otoritas pencetak uang australia atau bank sentral Australia di Jakarta. Dalam pemberitaannya, ada dugaan suap pada pejabat Bank Indonesia dari pejabat Securency International.

Pejabat BI, dalam pemberitaan tersebut, diduga meminta sejumlah uang suap itu sebagai komitmen kesepakatan dengan pejabat BI untuk memenangkan kontrak pencetakan 500 juta lembar pecahan Rp 100 ribu, sebesar USD 1,3 juta.

Situs WikiLeaks, kembali membocorkan kasus percetakan uang di Australia melibatkan para petinggi beberapa negara. Mereka termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri diduga menerima suap dari Indonesia.