Merdeka.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyesalkan pernyataan Tony Abbott yang mengungkit bantuan Australia kepada Indonesia pasca-tsunami Aceh, untuk pembatalan pelaksanaan hukuman mati atas dua warganya dalam waktu dekat.

"Pernyataan Tony Abbott itu patut disesalkan," kata Hikmahanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (19/2).

Menurut dia, Tony Abbott memberi persepsi salah terhadap bantuan yang diberikan oleh Australia kala itu. Atas pernyataan Abbott itu, Australia seolah tidak tulus dan tak ikhlas dalam menyampaikan bantuan.

"Bantuan diberikan seolah untuk menciptakan ketergantungan Indonesia terhadap Australia. Ketika ada kepentingan Australia, ketergantungan itu yang digunakan," katanya menyesalkan.

Hal itu dinilai akan menguatkan opini dari publik Indonesia bahwa bantuan dari luar negeri sudah dapat dipastikan terselip kepentingan, atau dengan kata lain 'tidak ada makan siang yang gratis (there is no free lunch)'.

Selain itu, Tony Abbott juga belum menjabat Perdana Menteri atau pengambil kebijakan ketika Australia memberi bantuan ke Indonesia pasca-tsunami. Kemungkinan saat itu pemberian bantuan ke Indonesia dilakukan secara tulus.

"Namun sekarang telah disalah-manfaatkan oleh Abbott, seolah bantuan tersebut dapat ditukar dengan pembatalan pelaksanaan hukuman mati," tegas Hikmahanto.

Hikmahanto juga menyesalkan dalam pernyataannya Abbott yang menyatakan ketika Australia memberi bantuan pasca-tsunami, ada warga Australia yang meninggal dunia. Sehingga seolah ingin adanya 'barter nyawa'.

"Tidak seharusnya nyawa warga Australia yang memberi bantuan di Aceh dibarter dengan nyawa dua warga Australia yang akan menjalani hukuman mati karena melakukan kejahatan yang serius di Indonesia," ujarnya.

Meskipun demikian, menurut Hikmahanto, Indonesia harus bersikap memahami mengapa Tony Abbott mengeluarkan pernyataan kontroversial tersebut. Hal itu tidak lepas dari upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Australia, di menit-menit terakhir menjelang pelaksanaan hukuman mati dua warganya.

"Jurus Dewa Mabuk pun dilakukan," ujarnya.

Di samping itu, Hikmahanto menilai, konstelasi perpolitikan internal mengharuskan Abbott untuk memiliki keunggulan untuk berbuat agar dia dapat mempertahankan kursi perdana menterinya.

"Isu pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah dijadikan komoditas politik oleh para politisi Australia," nilai dia.

Sebelumnya seperti dilansir media Australia, Abbott meminta Indonesia tidak melupakan bantuan tsunami Aceh yang diberikan pemerintah Australia.

Dia berharap Indonesia bisa membalas bantuan itu dengan membatalkan eksekusi hukuman mati dua anggota Bali Nine.