'Atut harus mundur, birokratutnya harus diberantas habis'

Merdeka.com - Desakan mundur terhadap Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah disuarakan oleh salah satu tokoh Banten. Atut yang kini ditahan di Rutan Pondok Bambu diminta legowo melepaskan jabatan karena sudah tidak efektif memimpin. Para birokrat yang selama ini berada di balik Atut juga harus mundur.

"Kalo tidak mau mundur secara legowo, ya dimundurin. Sekarang DPRD Banten yang bukan Legislatut (legislatif Atut-Red) sedang menyiapkan itu," ujar tokoh masyarakat Banten dan juga pendiri Provinsi Banten Haji Embay Mulya Syarief, Kamis (2/1).

Tokoh yang kerap disapa Haji Embay itu juga menambahkan, bukan saja Atut yang harus mundur, tetapi para birokrat korup di Banten harus diberantas habis untuk kemajuan Banten.

"Termasuk birokratutnya yang korup harus diberantas sampai habis," tegasnya.

Selain itu, masyarakat Banten juga harus menuntut rehabilitasi nama baik mantan Gubernur Banten sebelumnya, almarhum Djoko Munandar yang dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung (MA) dalam kasus korupsi anggaran rumah untuk anggota DPRD Banten.

"Artinya Atut menjabat sebagai Plt selama almarhum Djoko Munandar nonaktif harus dipertanyakan. Keluarga Alm Djoko Munandar harus menuntut secara perdata baik materi maupun non materi," katanya.

Untuk diketahui, Joko Munandar adalah Gubernur Banten periode 2002-2005. Ia kemudian dinonaktifkan sebagai gubernur setelah diduga terkait kasus korupsi dan digantikan oleh Ratu Atut Chosiyah .

Putusan kasasi dari MA menyebutkan bahwa, Joko Munandar tidak terbukti melakukan tindak pidana, dan Joko Munandar dibebaskan dari segala tuntutan. Joko sempat divonis bersalah di tingkat pertama dan banding terkait kasus penyalahgunaan dana Rp 14 miliar untuk memperkaya anggota DPRD Banten.

Joko pernah divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Joko meninggal dunia pada 4 Desember 2008 pada usia 60 tahun. Sementara putusan kasasi yang membebaskannya keluar tahun 2009.