Aturan Waktu Makan 20 Menit Selama PPKM Sulit Diterapkan & Rawan Konflik di Lapangan

Selasa, 27 Juli 2021 11:11 Reporter : Bachtiarudin Alam
Aturan Waktu Makan 20 Menit Selama PPKM Sulit Diterapkan & Rawan Konflik di Lapangan Layanan Warteg Gratis. ©handout/Aksi Cepat Tanggap

Merdeka.com - Pemerintah memutuskan memperpanjang pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sampai 2 Agustus mendatang. Salah satunya aturan membatasi pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum PPKM Level 4.

Dalam Inmendagri ditandatangani Tito disebutkan operasional dan pengunjung rumah makan dibatasi dan waktu makan di tempat maksimal 20 menit. Pelaksanaan terkait kebijakan ini akan diatur oleh Pemda setempat.

Aturan membatasi pengunjung maksimal 20 menit menyantap makanan di rumah makan ini dinilai sulit diterapkan di lapangan. Kebijakan yang tepat adalah membatasi jumlah pengunjung rumah makan.

"Kebijakan yang tidak implementatif karena sulit diterapkan itu. Meskipun tujuannya itu agar masyarakat tidak berkerumun, tidak ngobrol di situ karena dikhawatirkan menular. Tetapi menurut saya itu malah irasional, padahal yang paling rasional itu pembatasan 20 persen atau 30 persen pengunjungnya bukan jamnya," kata Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah saat dihubungi merdeka.com, Selasa (27/7).

Trubus juga mengkritik rencana pelibatan aparat dalam menerapkan aturan tersebut. Menurut dia, pelibatan anggota TNI maupun Polri untuk mengawasi waktub pengunjung rumah makan itu tidak efektif lantaran telah memiliki tanggung jawab untuk membantu menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan vaksinasi kepada masyarakat.

"Karena kalau nanti siapa yang tentukan 20 menit dan lebihnya. Memang itu harus ada yang menentukan timernya, bagaimana ini. Meskipun dikatakan TNI/Polri akan turun, tapi saya rasa TNI/Polri juga enggak akan mau nungguin orang makan 20 menit atau lebih. Jadi saya melihat, takutnya ini hanya seperti asumsi saja," ujar dia.

Selain itu, Trubus juga mengkhawatirkan penerapan aturan ini menimbulkan konflik di lapangan. Konflik yang dimaksud yaitu ketika petugas menindak dan menjatuhkan sanksi bagi para pedagang atau pelaku usaha berdasarkan asumsi karena dianggap telah melanggar waktu operasional.

"Saya khawatir ini dijadikan asumsi oleh petugas PPKM untuk melakukan penindakan gitu loh. Asumsinya, sebenarnya kurang dari 20 menit, cuma asumsinya terlalu lama di situ. Kayak kemarin yang diberi sanksi seperti tukang bubur di denda Rp5 juta, cuma karena ada empat orang yang pada saat itu makan di TKP. Karena Satpol PP lewat di situ kemudian berasumsi di situ," ujar dia.

"Padahal dia menerima dari pagi hanya menerima empat orang aja, karena orang itu nekat makan di situ. Apalagi kenapa yang didenda pemiliknya doang, yang makan enggak didenda. Harusnya kan yang makan dikasih sanksi juga, nah itu juga persoalan," tambahnya.

Oleh karena itu, Trubus meminta agar aturan yang dibuat haruslah jelas siapa yang bertanggung jawab atas aturan pembatasan waktu makan 20 menit ini. Karena kalau hal tersebut tidak diatur dikhawatirkan bisa terjadi konflik dan gesekan di lapangan.

"Saya khawatirnya, ada gesekan bentrokan di masyarakat, padahalkan sudah berulang kali selama PPKM Darueag aja, sudah berapakali terjadi tindakan arogansi dan kekerasan. Jadinya membuat aturannya ini kan kaya aya-aya wae," tuturnya.

Pada kesempatan berbeda, Pengamat kebijakan publik Lisman Manurung menilai kebijakan tersebut tujuannya baik, namun kebijakan tersebut haruslah disesuaikan dengan peraturan daerah melihat dari kondisi pada daerah masing-masing.

"Tujuannya sangat baik. Tujuannya ialah supaya UMKM bisa memperoleh penghasilan. Namun yang perlu dipikirkan ialah bahwa PPKM itu diterapkan di 500-an lebih kabupaten kota," tuturnya.

Walaupun, kata Lisman, setiap aturan pasti memiliki resiko masing-masing. Namun harus ada aturan teknis yang lebih jelas mengatur tahapan penegakan sanski tersebut, janhan sampai aturan dilimpahkan kepada sesama warga yang dalam hal ini pemilik usaha.

"Apakah warga yang diwajibkan dalam 20 menit harus selesai makan, atau pengunjung bisa diusir oleh petugas jika lebih lama dari 20 menit? Tentu kebijakan publik tidak bisa membuat pelimpahan untuk penegakan aturan kepada sesama warga," sebutnya.

Baca Selanjutnya: Komunitas Warteg Protes...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini