Aturan Dokumentasi Sidang Wajib Izin Hakim, MA Klaim Tak Batasi Kerja Jurnalis

Jumat, 18 Desember 2020 19:25 Reporter : Merdeka
Aturan Dokumentasi Sidang Wajib Izin Hakim, MA Klaim Tak Batasi Kerja Jurnalis Gedung Mahkamah Agung. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Juru Bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro, membenarkan penerbitan Peraturan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam lingkungan Pengadilan. Diketahui, dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut, salah satunya ada pasal yang mengatur tata tertib bagi para pengunjung sidang yang tidak boleh lagi sembarangan mengambil dokumentasi sidang.

"Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin hakim/ketua majelis hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan," tulis bunyi Pasal 4 ayat (6), seperti dilihat Liputan6.com, Jumat (18/12).

Andi membantah, bila aturan tersebut akan membatasi transparansi. Khususnya terhadap kerja para jurnalis. Menurut dia, sasaran dan latarbelakang terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2020 untuk menciptakan suasana sidang yang lebih tertib dan lancar.

"Bukan untuk membatasi transparansi tetapi lebih merupakan sebuah perangkat/pengaturan untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa," jelas Andi saat dihubungi Liputan6.com melalui pesan daring.

Andi menjelaskan, hal melatarbelakang terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2020 juga agar aparat peradilan yang menyelenggarakan persidangan serta pihak-pihak yang berkepentingan seperti saksi-saksi, terdakwa dan pengunjung merasa aman.

"Tak jarang kita menyaksikan terjadinya insiden atau penyerangan fisik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak puas atas putusan hakim," pandang Andi.

Andi menegaskan, pers masih sangat terbuka peluang untuk meliput jalannya persidangan terbuka di pengadilan. Dengan catatan izin terkait sudah diberikan hakim sebelum palu diketuk untuk dimulai.

"Aparat peradilan yang bersidang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan termasuk para jurnalis tentunya (dengan PEMA 5 2020) merasa aman berada di lingkungan pengadilan," dia menandasi.

Sebagai informasi, PERMA Nomor 5 Tahun 2020. ditetapkan Ketua MA Muhammad Syarifuddin pada 27 November 2020. Perma ini diundangkan pada 4 Desember 2020.

Reporter: Muhammad Radityo
Sumber : Liputan6.com [rhm]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini