Aspirasi warga ke DPR sering mandek, DPD jadi alternatif
Merdeka.com - Kampanye pemilu seperti sekarang ini para caleg rajin mendatangi warga untuk mengenalkan diri, menawarkan program sembari meminta dukungan. Namun, setelah mereka duduk di DPR, DPD, maupun DPRD sangat jarang menghampiri warga.
"Waktu pemilu lalu (Pemilu 2009), rutin nyamperin kita. Udah kepilih lupa. Susah ditemui. Padahal kita mau menyampaikan aspirasi," ujar calon anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menirukan ucapan seorang warga, dalam rilis, Kamis (3/4).
Putri mantan Menperin Fahmi Idris ini ingin menjadikan DPD RI sebagai saluran alternatif masyarakat Jakarta menyuarakan aspirasinya. Selama ini aspirasi warga sering mandek jika disampaikan ke DPR maupun ke DPRD.Fahira mengatakan, dari dialognya keliling Jakarta, hampir semua warga mengeluhkan hal yang sama.
"Warga bingung jika ingin menyampaikan aspirasi terkait kepentingan umum atau persoalan publik harus ke siapa," kata pendiri Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) ini.
Menurut Fahira seorang anggota DPD sebenarnya tidak harus menunggu aduan atau aspirasi masyarakat, tetapi harus menjemput bola untuk mengetahui persoalan masyarakat. Ia mengaku akan membentuk tim untuk mengevaluasi secara berkala sudah sejauh mana pembangunan infrastrukur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dll di Jakarta berpihak kepada masyarakat Jakarta.
Fahira juga akan mendirikan Rumah Aspirasi dan Advokasi serta pemanfaatkan media sosial untuk menjaring aspirasi warga Jakarta agar bisa diperjuangkan di tingkat nasional.
"Saya akan buka berbagai saluran untuk menyerap aspirasi masyarakat Jakarta, termasuk lewat media sosial twitter," ujarnya.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca Selengkapnya8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024
291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.
Baca SelengkapnyaSaat Lawannya Sibuk Curi Hati Rakyat, Caleg DPRD Blitar Ini Malah Bikin Warga Ngamuk
MU kepergok bersama seorang wanita di sebuah rumah
Baca SelengkapnyaJadi Profesi yang Diperebutkan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Anggota DPR
Anggota DPR dan DPD akan dipilih melalui Pemilihan Umum.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaCegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang
DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.
Baca SelengkapnyaPerludem: Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat
Angka keterwakilan perempuan dalam hasil Pileg DPR 2024 meningkat menjadi 22,1 persen atau 128 kursi dari 580 kursi DPR
Baca Selengkapnya