Merdeka.com - Rapat koordinasi ke-11 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah IV di Malang, mengeluarkan 14 rekomendasi eksternal, 6 rekomendasi eksternal dan 7 program kerja.

Rakor yang dipimpin oleh perwakilan Madiun selaku Ketua APEKSI Komisariat Wilayah IV, menghasilkan rekomendasi yang dibacakan kepada peserta.

"Rekomendasi ini berisi kesulitan-kesulitan Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan. Kita akan bawa dalam Rakornas yang akan digelar di Ambon tanggal 5,6,7,8 Mei di Ambon, sebelum kita serahkan kepada Presiden," kata Drs Maidi SH, Mpd, Sekretaris Daerah Kota Madiun di Hotel Atria, Malang, Senin (27/4).

Rakor antara lain merekomendasikan agar pemerintah meninjau kembali substansi penyerahan urusan bidang pendidikan terkait pengelolaan pendidikan menengah; meninjau kembali larangan rapat/pertemuan di luar kantor; meninjau kembali Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi pejabat negara, Pegawai Negeri dan pegawai tidak tetap; meninjau kembali kebijakan moratorium pengadaan CPNS; dan meminta pemerintah meninjau kembali Peraturan mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Selain itu, rakor merekomendasikan tentang pengguliran dana hibah. Maidi mencatat dana hibah diserahkan 'by name by address' setahun sebelum pelaksanaan. Artinya sesuai pelaksanaan undang-undang Otonomi Daerah setahun sebelumnya harus diajukan. Berbeda dengan sebelumnya yang bisa langsung dicairkan.

"Kesulitannya juga dalam undang-undang itu tidak dijelaskan jumlahnya, kadang-kadang pemerintah daerah itu memberikan banyak mungkin salah, memberikan sedikit salah. Kita mintanya dana hibah itu sudah digaris, kalau daerah tingkat II penduduknya sekian organisasi sekian platformnya sekian," katanya.

Hendaknya Mendagri sudah memberikan rambu-rambu dan petunjuk teknis dana hibah itu sekalian. Pemerintah Daerah mengalami kesulitan saat pelaksanaan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.

Rakor Komwill V dihadiri 13 walikota dan delegasinya, yakni Kota Madiun, Kota Malang, Kota Batu, Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Denpasar, Kota Kupang, Kota Bima dan Kota Mataram. Rakor bertema Sinergitas Pembangunan Kota Melalui Corporate Social Resposibility (CSR) Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah.