Merdeka.com - Wakil Ketua PB Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ugan Gandar mengatakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyalahgunakan wewenang dalam pemilihan anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) periode 2020-2025. Anggapan ini merujuk pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ugan menjelaskan, dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 disebutkan pejabat negara dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan yang diambil bertentangan dengan Undang-undang.

"Kami menyampaikan kekecewaan yang mendalam dan keberatan atas tindakan Menkes yang memberikan usulan nama yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Ugan dalam konferensi pers, Senin (24/8).

Ugan juga menyinggung Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014. Dia menyebut, pasal itu melarang pejabat pemerintah menyalahgunakan wewenang, mencampur adukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang.

Selain menyalahgunakan wewenang, Terawan juga dianggap memberikan informasi dan pernyataan tidak sesuai fakta kepada Presiden Joko Widodo. Akibatnya, Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden No. 55/M/2020.

Informasi tak sesuai fakta yang dimaksud yakni, Terawan menyebut organisasi dan asosiasi profesi kedokteran tidak mengusulkan nama calon anggota KKI yang memenuhi syarat. Padahal, organisasi dan asosiasi profesi kedokteran telah mengusulkan nama calon anggota KKI sejak 2019 lalu melalui proses seleksi yang panjang dan cermat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ugan mengatakan, berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran penyusunan nama calon anggota KKI oleh Menteri Kesehatan harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi profesi kedokteran.

"Pemerintah hanya memiliki peran administratif yaitu menampung usulan dari organisasi profesi dan kelompok masyarakat yang syarat-syarat pelayanannya sudah dijelaskan dalam Undang-undang Praktik Kedokteran itu," jelasnya.