Aset First Travel Disita Negara, DPR Bakal Minta Solusi ke Menteri Agama

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Agama Fachrul Razi untuk menanyakan solusi pengembalian kerugian korban jemaah umrah First Travel. Hal itu berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung yang menyita aset First Travel untuk negara.

"Kami ingin coba memanggil kemenag, terutama Dirjen Haji dan Umrah, untuk memastikan apa solusi yang tepat untuk para korban First Travel itu," ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).

Tak hanya Menteri Agama, Komisi VIII juga memanggil pakar hukum pidana dan perdata untuk menanyakan apa langkah tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Ace menilai, kasus penipuan tersebut juga merupakan bentuk kelalaian negara.

"Karena Kemenag adalah lembaga yang memang punya tanggung jawab memantau berjalannya proses ibadah umrah," jelasnya.

Soal apakah DPR bakal menginisiasi pansus, Ace mengatakan masih mempertimbangkannya. "Nanti kita pelajari dulu, terutama dari aspek hukumnya," kata politikus Golkar itu.

Penyitaan Aset Dinilai Janggal

Ace menilai, penyitaan yang dilakukan negara atas aset First Travel aneh dan janggal. Sebab dalam kasus ini yang dirugikan adalah masyarakat yang menjadi jemaah. Tidak ada kerugian negara.

"Tidak ada kerugian negara diakibatkan dari kasus ini. Oleh karena itu menurut saya memang kalau memang harta First Travel ini diambil negara maka sudah seharusnya negara bertanggung jawab atas peristiwa kasus First Travel ini," jelasnya.

Dia juga menyebut, aset yang disita negara itu bisa dikembalikan kepada korban. Ace meminta pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada korban.

"Seharusnya bisa, negara sama sekali tidak dirugikan dari First Travel ini," kata dia.