Merdeka.com - Mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Ajiz mengaku diperintahkan atasannya untuk memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Sulman saat konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lokataru dengan didampingi Direktur Lokataru, Haris Azhar, Minggu (31/3).

Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima menyatakan, cara-cara tersebut bukanlah metode yang digunakan kubunya. Aria Bima mengklaim pihaknya memiliki cara yang lebih efektif, yakni dengan mengoptimalkan partai koalisi.

"Saya kira mengoptimalkan partai akan lebih efektif, partai kita kan besar. TNI-Polri kalau netral saja kami sudah sangat terbantu," ujar Bima di Solo, Senin (1/1).

Politisi PDIP itu menyampaikan, TNI-Polri sudah seharusnya bersikap netral. Kendati demikian, mereka tetap harus tegas menegakkan hukum. Sehingga jika ada hoaks atau fitnah tidak boleh ada pembiaran.

"Karena saat ini masih banyak yang menyebarkan Pak Jokowi anti-Islam, PKI. Jadi jangan ada pembiaran," tandasnya.

Aria Bima menuding ada pihak dari TNI-Polri yang mendukung pasangan Capres Cawapres nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. "Memang ada perilaku, sekarang pun juga ada oknum TNI-Polri yang mendukung 02, oknum TNI-Polri mendukung 01. Tapi itu oknum, tidak dalam garis institusi atau lembaga," pungkas Bima.

Terkait pencopotan AKP Sulman Aziz, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna membantah tudingan pernah memerintahkan jajaran kapolsek untuk menggalang dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia menegaskan, pengumpulan jajaran Kapolsek di Mapolres biasa dilakukan setiap bulan untuk memetakan potensi kerawanan.

"Kalau dari pengakuannya mengarahkan, saya tidak pernah mengarahkan," ujarnya kepada wartawan, Minggu (31/3).

"Kapolsek kumpul di Polres itu kan sudah menjadi tanggung jawab Polres untuk operasional, setiap bulan dilaksanakan. Itu pun hanya ke arah mapping kerawanan," lanjutnya.

Dia menjelaskan, di wilayah hukumnya ada 33 Polsek dan 42 kecamatan. Dari analisis yang dilakukan, Kabupaten Garut memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi selama Pemilu 2019.

Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa semua jabatan di tubuh Polri memiliki batasan dan tidak mungkin selamanya serta berlandaskan aturan.

"Aturan dalam UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara RI pada pasal 28 sudah terkandung posisi Polri harus Netral pada ayat 1 dan 2," jelas melalui pesan singkat.

Trunoyudo menegaskan bahwa tudingan terkait mobilisasi mendukung Jokowi di Pilpres tidak mendasar. "Tidak benar," ucapnya.