Merdeka.com - PT Pos Indonesia menggunakan aplikasi Pos Biro Mobile untuk mengantisipasi dan menghindari terjadinya penyimpangan anggaran bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp12 triliun yang diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Dalam proses pertanggungjawabannya, kami memberikan surat pemberitahuan kepada KPM yang memuat informasi syarat dan informasi bahwa tidak ada potongan di dalamnya," kata Senior Vice President Sales dan Marketing PT Pos Indonesia Haris Husein pada diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Rabu (3/1) seperti diberitakan Antara.

Selanjutnya, PT Pos Indonesia melakukan proses verifikasi dengan memanfaatkan kode batang. Bahkan, PT Pos berencana menggunakan teknologi pengenal wajah 2021 untuk memperlancar penyaluran bansos.

Pendistribusian bansos dilakukan melalui tiga cara. Pertama, disalurkan di kantor pos, lalu kantor pos menyalurkan ke lokasi yang banyak KPM-nya dengan memanfaatkan balai desa, kantor kecamatan dan sekolah-sekolah, dan yang ketiga mengantar langsung khusus bagi lanjut usia, sakit dan penyandang disabilitas.

Penyaluran BST merupakan penugasan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Agar penyaluran program perlindungan sosial tepat sasaran maupun waktu serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Kemensos menggandeng PT Pos untuk penyaluran Januari hingga April 2021.

Secara umum kebijakan BST bertujuan menjaga daya beli masyarakat saat pandemi Covid-19. Penerima BST mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS yang bersumber dari data ajuan kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia.

Menyikapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) PT Pos tetap membatasi jumlah penerima dan melakukan penjadwalan supaya tidak terjadi penumpukan. "Ini dilakukan untuk menghindari adanya antrean panjang penerima bantuan," ujar Haris.

Kebijakan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia mendapat apresiasi dari Wali Kota Bogor Bima Arya. Ia membenarkan telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyaluran BST. "Betul, di Kota Bogor kita terus berkoordinasi terutama dinas sosial dengan PT Pos Indonesia," kata dia.

Bima mengatakan pemerintah Kota Bogor terus berupaya melakukan verifikasi data secara berkala. Sehingga, manfaat bansos tunai dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

"Jadi, poin saya adalah skrining kualitas data. Pencocokan itu penting agar dipastikan yang menerima layak," ujarnya.

Selain itu, pihaknya memastikan aktif melakukan koordinasi bersama sejumlah instansi terkait. Cara ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya data ganda penerima manfaat bansos. "Kita memang berkoordinasi antarinstansi dengan rapi agar tidak terjadi penerima data ganda," katanya.