APBD kerap digunakan incumbent untuk Pilkada, Bawaslu gandeng BPKP
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) untuk mengawal APBD agar tidak terjadi praktik korupsi atau penyelewengan. Sebab, APBD sering digunakan oleh kepala daerah incumbent melalui bantuan sosial untuk mempertahankan jabatannya jelang habis masa tugasnya.
"Kami akan lakukan pengawasan dengan BPKP terkait hal itu. Memang benar banyak dan sangat rawan dana APBD untuk Pilkada disalahgunakan oleh petahana. Modus mereka menggunakan anggaran itu untuk memenangkan dirinya atau juga sanak familinya," ujar Ketua Bawaslu Muhammad usai bertemu Presiden Joko Widodo membahas kesiapan pelaksanaan pilkada serentak 2015 di Istana Kepresidenan, Selasa (24/2).
Cara yang mereka gunakan, jelas Muhammad, adalah dengan menggelembungkan anggaran dana bansos. Kemudian dana bansos itu dibungkus dalam bentuk kampanye terselubung.
"Ya buat pilkada supaya petahana menang. Permainan-permainan seperti ini memang sangat jelas," tegasnya.
Oleh karena itu, tambah Muhammad, Bawaslu mengajak BPKP dan juga Inspektorat Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan khusus terkait hal tersebut. "Ini sudah sangat mengkhawatirkan dan waktu pilkada semakin dekat," pungkasnya.
Seperti diketahui, pelaksanaan pilkada serentak tahap pertama akan dilakukan pada Desember 2015. Akan ada 272 pilkada yang dilakukan pada tahap pertama ini, yang mana untuk mengganti kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2015 hingga Juni 2016.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebut Putusan DKPP ke KPU Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran, Airlangga: Tetap Optimis Menang 1 Putaran
Ketua KPU disanksi etik atas keputusannya meloloskan Gibran dalam proses Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAnggota KKB yang Merampas Senjata Api di Papua Tengah Akhirnya Diringkus Polisi
Jukius Tabuni terlibat dalam peristiwa perampasan senjata api anggota Pospol KP3 Udara Polres Puncak pada 1 Februari 2024
Baca SelengkapnyaSosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik
Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP soal IPW Laporkan Ganjar ke KPK: Momentumnya Dekat Pemilu, Seolah Politisasi
PPP menyebut, laporan IPW akan menimbulkan anggapan bermuatan politis.
Baca SelengkapnyaMemasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaPasok Amunisi dan Berulang Kali Terlibat Penyerangan, Anggota KKB Papua Diserahkan ke Jaksa
Penyidik Satreskrim Polres Nduga menyerahkan anggota KKB Papua, ED alias Altau kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaIni Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya