Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) untuk mengawal APBD agar tidak terjadi praktik korupsi atau penyelewengan. Sebab, APBD sering digunakan oleh kepala daerah incumbent melalui bantuan sosial untuk mempertahankan jabatannya jelang habis masa tugasnya.

"Kami akan lakukan pengawasan dengan BPKP terkait hal itu. Memang benar banyak dan sangat rawan dana APBD untuk Pilkada disalahgunakan oleh petahana. Modus mereka menggunakan anggaran itu untuk memenangkan dirinya atau juga sanak familinya," ujar Ketua Bawaslu Muhammad usai bertemu Presiden Joko Widodo membahas kesiapan pelaksanaan pilkada serentak 2015 di Istana Kepresidenan, Selasa (24/2).

Cara yang mereka gunakan, jelas Muhammad, adalah dengan menggelembungkan anggaran dana bansos. Kemudian dana bansos itu dibungkus dalam bentuk kampanye terselubung.

"Ya buat pilkada supaya petahana menang. Permainan-permainan seperti ini memang sangat jelas," tegasnya.

Oleh karena itu, tambah Muhammad, Bawaslu mengajak BPKP dan juga Inspektorat Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan khusus terkait hal tersebut. "Ini sudah sangat mengkhawatirkan dan waktu pilkada semakin dekat," pungkasnya.

Seperti diketahui, pelaksanaan pilkada serentak tahap pertama akan dilakukan pada Desember 2015. Akan ada 272 pilkada yang dilakukan pada tahap pertama ini, yang mana untuk mengganti kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2015 hingga Juni 2016.