Merdeka.com - Masyarakat diminta tidak terlalu cepat merayakan penurunan kasus Covid-19 di Indonesia. Rencana untuk menggelar acara yang mengumpulkan banyak orang sebaiknya dihindari, mengingat Indonesia masih dalam bayang bayang terjadinya gelombang ke tiga lonjakan kasus Covid-19.

Seperti diketahui, Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) mendukung Pengurus Besar Nahdlatul Nahdlatul Ulamat (PBNU) untuk menggelar Muktamar ke-34 NU pada tahun 2021. Alasannya karena muktamar penting untuk segera dilaksanakan setelah tertunda hampir satu tahun akibat pandemi Covid-19.

Epidemiolog Dicky Budiman mengatakan, masyarakat dan pemerintah harus hati-hati dalam menanggapi penurunan kasus Covid-19 saat ini. Sebab, sampai saat ini vaksinasi yang telah dijalankan belum melebihi 50 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Untuk itu, dia mengimbau agar kegiatan yang berpotensi menyebabkan peningkatan kasus.

“Protokol kesehatan (dalam satu acara) bukan barang ajaib dan bukan jaminan. Terbentuk protokol kesehatan itu akan berfungsi efektif ketika data-data atau indikator ideologinya memang sudah kuat, seperti 3T sudah diperkuat baru protokol kesehatan itu kuat. Kalau masih sekedarnya protokol mu bagus juga ya tetep ada risiko besar terjadi lonjakan,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (23/9).

Dia mencontohkan terjadinya lonjakan saat pembelajaran tatap muka (PTM) digelar. Ini menjadi salah satu yang membuktikan bahaya gelombang ketiga Covid-19 masih akan terjadi di Indonesia. Kondisi ini semakin rumit lantaran sudah dibukanya tempat-tempat umum, seperti mal dan bioskop, untuk masyarakat.

“Gelombang ketiga itu sangat bisa karena apa cakupan vaksinasi kita masih belum lebih dari setengah populasi yang lengkap, kemudian juga diancam dengan varian baru ancam juga dengan tidak meratanya 3T kita kombinasi nya jadi buruk,” jelasnya.

Dicky mengingatkan, kondisi setiap daerah untuk menerapkan standar aman dari Covid-19 tidak bisa digeneralisir. Terlebih kemampuan dan kemauan setiap daerah untuk melakukan tracing, testing dan tracking berbeda beda. Sehingga tetap harus membatasi kegiatan yang tidak perlu.

“Pelonggaran pembukaan atau aktivitas apa pun itu bukan tanda aman,” tutupnya.