Merdeka.com - Wacana pemberlakuan PSBB total di DKI Jakarta tentu akan berdampak pada wilayah penyangga, seperti Depok salah satunya. Siang tadi, Gubernur DKI Anies Baswedan menggelar rapat koordinasi dengan pemangku daerah di Jabodetabek dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Kebijakan PSBB total di DKI masih menunggu keputusan hasil koordinasi Pemprov DKI dengan pemerintah pusat pada Sabtu (12/9).

Sejauh ini, Pemerintah Kota Depok masih tetap memberlakukan PSBB Proporsional sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat. PSBB Proporsional akan diberlakukan di Depok dengan nama pembatasan sosial kampung siaga (PSKS) hingga 29 September.

"Selama ini kita masih mengacu kepada keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai PSBB proporsional sampai dengan 29 September," kata Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPCC) Kota Depok, Dadang Wihana, Kamis (10/9).

Penerapan PSBB total akan berdampak pada roda perekonomian. Oleh karenanya perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan untuk menghindari gejolak.

"Dampak ekonomi akan imbas lagi. Jadi misalkan kalau dulu kan ketika PSBB total kan seluruh aktivitas ekonomi ditutup. Itulah yang harus menjadi pertimbangan makanya coba kita dengarkan formula dari DKI PSBB full seperti apa kan kita belum," ucapnya.

Dikatakan dia dalam menerapkan PSBB total, perlu banyak hal yang perlu dipersiapkan. Oleh karenanya, Pemkot Depok akan melakukan evaluasi dan koordinasi di internal kita termasuk juga direncanakan rapat dengan forkopimda dalam waktu dekat.

"Sejauh ini kita belum berpikir kepada PSBB full tetapi menguatkan PSBB proporsional dari perwal yang sudah kita keluarkan. Jadi lebih mengintensifkan langkah-langkah yang misalnya diarahkan kepgub pembatasan sosial berskala mikro Kalau di Depok pembatasan sosial Kampung siaga per RW," katanya.