Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kasus penularan Covid-19 paling banyak terjadi di perkantoran. Dia menyatakan pelaksanaan PSBB pengetatan berdasarkan Pergub Nomor 88 Tahun 2020.

"Saat ini kita menyaksikan justru kasus terbanyak dari kejadian-kejadian yang sekarang bermunculan adalah dari perkantoran," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Minggu (13/9).

Karena hal itu, Anies mengatakan PSBB yang di mulai 14 September 2020 memang akan dilakukan pengetatan di perkantoran Ibu Kota.

Dia juga menyatakan Pemprov DKI Jakarta mewajibkan perkantoran menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), kecuali 11 sektor usaha.

11 Usaha yang masih diperkenankan bekerja di kantor sebagai berikut:

1. Kesehatan2. Bahan pangan, makanan, minuman3. Energi4. Komunikasi dan teknologi informasi5. Keuangan, Perbankan, Sistem Pembayaran, Pasar Modal6. Logistik7. Perhotelan8. Konstruksi9. Industri strategis10. Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu11. Kebutuhan sehari-hari

Sementara itu, menurut dia, jika PSBB ketat tidak dilakukan, akan berdampak pada sejumlah bidang kehidupan di Jakarta.

"Menyaksikan 12 hari terakhir ini, kami merasa perlu melakukan pengetatan agar pergerakan pertambahan kasus di Jakarta bisa terkendali. Karena jika tidak terkendali akan dampak ke ekonomi, sosial, budaya, akan menjadi sangat besar. Oleh karena itu, kita melakukan formulasi yang berbeda dengan masa transisi," paparnya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia menyatakan ada kenaikan jumlah pasien positif Covid-19 sebanyak 1.440 kasus pada Sabtu (12/9).

Kata dia, dengan penambahan tersebut jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sebanyak 53.761 orang.

"Dari jumlah tersebut, total 40.183 orang dinyatakan telah sembuh dengan tingkat kesembuhan 74,7 persen," kata Dwi dalam keterangan pers.

Sedangkan saat ini, kata Dwi, sebanyak 12.174 orang masih mendapatkan perawatan di RS ataupun isolasi. Lalu, hingga saat ini total 1.404 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 2,6 persen sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 4,1 persen.

Anies Izinkan Kantor Beroperasi Selama PSBB Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan kantor masih beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, kapasitas karyawan yang boleh berkegiatan di kantor hanya 25 persen.

"Sesuai dengan Permenpan RB bagi ASN yang berada di zona risiko tinggi maka dibolehkan beroperasi dengan maksimal 25 persen," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai Kota, Minggu (13/9).

Perkantoran yang boleh beroperasi tidak hanya berlaku bagi kantor pemerintahan. Anies menuturkan kantor swasta diizinkan beroperasi dengan batas maksimal karyawan yang masuk ke kantor hanya 25 persen.

Namun demikian, Anies mengimbau agar karyawan dan manajemen perusahaan menerapkan sistem kerja dari rumah ketimbang bekerja dari kantor. Alasannya, penularan Covid-19 di klaster perkantoran cukup tinggi.

Sementara itu, kapasitas maksimal 25 persen tidak berlaku secara otomatis terhadap perkantoran yang berkaitan dengan pelayanan publik.

"Pimpinan berhak melakukan penyesuaian terkait pelayanan publik mendasar yang mengharuskan lebih 25 persen terkait kebencanaan, penegakan hukum," ujarnya.

PSBB akan berlangsung selama dua pekan terhitung sejak 14 September. Dasar hukum PSBB ini adalah Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB. Pergub ini menggantikan Pergub sebelumnya Nomor 33 Tahun 2020.