Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri masih mengevaluasi seluruh pos anggaran yang telah disahkan dalam APBD DKI Jakarta 2018. Seperti diketahui, APBD DKI Jakarta 2018 telah diketok pada angka Rp 77,1 triliun.

Dalam proses evaluasi yang berjalan, banyak sekali temuan pos anggaran yang nilainya tak wajah. Salah satunya anggaran dana bantuan parpol yang meningkat drastis. Jika tahun sebelumnya Rp 400 naik signifikan Rp 4.000 per suara.

Padahal, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 mengenai Bantuan Keuangan kepada Parpol, partai hanya menerima bantuan sebesar Rp 1.000 per suara.

"Aturan nasional kan kenaikan Rp 1.000. Tiba-tiba dia beri Rp 4000 saya kira bagian yang berlebihan angkanya. Nasional aja Rp 1000 masa (DKI) Rp 4000. Itu bagian yang disorot," tegas Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/12).

Temuan Kemendagri itu kemudian banyak ramai diperbincangkan. Tak mau menjadi bola liar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan penjelasannya. Menurutnya, kenaikan dana parpol telah dianggarkan pemerintahan sebelumnya yaitu pada masa gubernur dijabat Djarot Saiful Hidayat. Kenaikan dana parpol saat itu mulai dianggarkan pada APBD Perubahan 2017.

Kemudian, pada penyusunan RAPBD 2018, Anies mengarahkan kepada tim penyusunan RAPBD 2018 agar dana parpol disamakan seperti sebelumnya. Dia berdalih tak tahu jika anggaran dana parpol sudah dinaikkan 10 kali lipat.

"Arahan yang kami berikan kepada tim pemprov adalah samakan dana bantuan untuk partai seperti sebelumnya. Itu arahannya. Kemudian mereka melaksanakan arahan itu. Setelah kami cek rupanya kenaikan 10 kali lipat itu terjadi pada tanggal 2 Oktober 2017, pada saat penetapan APBD Perubahan. Pada saat itu angka belanja bantuan kepada parpol dari angka Rp 1,8 miliar meningkat menjadi Rp 17,7 miliar ditetapkan pada tanggal 2 Oktober. Kemudian Perdanya keluar tanggal 13 Oktober. Tanggal 13 Oktober itu adalah hari terakhir pemerintahan sebelum kami mulai bertugas. Kami mulai bertugas tanggal 16 Oktober," kata Anies.

"Jadi ketika kami mengatakan samakan dengan yang kemarin, disamakan dengan yang sudah dinaikkan 10 kali lipat."

Dia pribadi mengaku sangat terkejut. Apalagi, temuan itu setelah ramai di publik. Anies pastikan dirinya dan Sandi tidak pernah menaikkan anggaran dana bantuan untuk parpol.

"Jadi kami terkejut dan sekarang saya instruksikan pada semua bahwa kita akan review soal bantuan ini. Dan saya ingin sampaikan pada semua bahwa kita tidak pernah, tidak pernah menaikkan angka bantuan untuk parpol," jelas Anies.

Tak mau kecolongan lagi, belajar dari kasus tersebut Anies dan Sandi memutuskan mereview lagi semua Peraturan Gubernur yang diterbitkan semasa Gubernur Ahok dan Gubernur Djarot. Pergub yang akan dikaji ulang cukup banyak. Bahkan, kata dia, ada delapan Pergub yang ditetapkan Djarot di hari terakhir ia menjabat.

"Ini membuat kami akan mereview semua Pergub, semua Perda yang dikeluarkan pada periode akhir-akhir masa jabatan pemerintahan kemarin. Mau tidak mau akan kita review," katanya.

Anies mengatakan pentingnya mengkaji ulang Perda maupun Pergub karena pihaknya tak ingin muncul kejadian seperti kenaikan dana parpol. "Dan muncul masalah, muncul perubahan kebijakan yang sangat mendasar tanpa diketahui oleh publik dan tanpa diketahui oleh kita semua. Jadi mendadak kita muncul masalah ini dan ini jadi pelajaran bagi kita semua," kata mantan Mendikbud tersebut.

Saat dikonfirmasi terpisah, Djarot yang dianggap Anies-Sandi sebagai pengusul naiknya dana parpol hanya memberikan jawaban mengambang.

"Dicek saja ya," ucap dia singkat saat ditemui di Wisma Kinasih, Depok Jawa Barat, Selasa (12/12).

Sebagai mantan gubernur, Djarot mengaku banyak ditanya permasalahan Ibu Kota Jakarta saat ini. Namun ia menolak merecoki urusan kepemimpinan ini dan mempersilakan Anies-Sandi untuk bekerja dahulu.

Menengahi polemik itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Kemendagri akan mengubah angka kenaikan dana parpol DKI.

"Iya (akan diubah) dari totalitas nasional yang 108 jadi seribu, jangan sampai yang DKI jadi 1 juta kan jangan," ujar dia di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/12).

Dia menilai kenaikan itu sangat tidak wajar. Meskipun Jakarta memang memiliki hak lebih besar daripada provinsi lain. Namun hal itu akan memicu kecemburuan.

"Kami mengingatkan harus ada toleransi dengan daerah lain jangan sampe di daerah lain itu naiknya satu juta tapi karena DKI PADnya besar, jadi 1 m. Ini kan bisa menimbulkan kecemburuan," kata Tjahjo.

"Malah menimbulkan antipati masyarakat DPRD kan sedang disorot," ujar politikus PDIP itu mengakhiri pembicaraannya.