Merdeka.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Rapat Kerja Nasional membahas strategi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta program percepatan penurunan stunting tahun 2023 di auditorium kantor BKKBN Pusat di Jakarta, Rabu (25/1).

Dalam Rakernas yang akan dibuka secara langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sekaligus akan diumumkan hasil pengukuran prevalensi stunting di seluruh Indonesia berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Selasa siang (24/1) di Jakarta.

"Saya sudah bicara dengan Pak Menteri Kesehatan. Hasil survei SSGI tahun 2022 sudah selesai. Pak Menteri (Kesehatan) yang minta BKKBN menentukan waktu pengumumannya. Jadi rencana pengumuman tanggal 25 Januari bareng dengan Rakernas," kata Hasto Wardoyo.

Menurut Hasto Wardoyo, Rakernas akan dibuka oleh Jokowi. Presiden juga memberikan pengarahan kepada sekitar 2.637 peserta Rakernas dari Kementerian dan Lembaga, Gubernur, bupati dan walikota, tim percepatan penurunan stunting pusat dan daerah, serta organisasi kemasyarakatan dan lembaga internasional.

"Suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi BKKBN karena Bapak Presiden Joko Widodo berkenan hadir dan membuka Rakernas ini," kata Hasto Wardoyo.

Rakernas menurut Hasto Wardoyo, akan membahas evaluasi dan strategi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

Rakernas juga akan membicarakan evaluasi dan strategi percepatan penurunan stunting tahun 2023.

"Keluarga-keluarga saat ini menghadapi banyak tantangan. Disrupsi informasi sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Kita juga harus menyiapkan generasi untuk meraih Bonus Demografi dan mengisi Indonesia Emas 2045," kata Hasto.

Gotong royong dan pendekatan pentahelix dalam percepatan penurunan stunting menurut Hasto akan lebih diperkuat dalam strategi di tahun 2023.

"Keluarga harus mengubah mindset dalam mengasuh dan memberi asupan gizi bagi balitanya.Tidak perlu mahal karena banyak sumber pangan di lingkungan sekitar yang sebetulnya cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi. Asupan satu telur satu hari cukup untuk memenuhi protein hewani anak-anak di fase 1000 Hari Pertama Kehidupan. Apalagi ditambah ikan lele, misalnya. Jadi sebenarnya murah. Hal inilah yang menjadi dasar perlunya perubahan mindset keluarga," jelas Hasto yang ditunjuk Presiden sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.

Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi yang di dalamnya memuat pengukuran prevalensi stunting merupakan pilar kelima dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting.

Ada tiga metode pengukuran stunting di Indonesia. Ketiga metode pengukuran stunting itu adalah Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) yang keduanya dari Kementerian Kesehatan, serta Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan BKKBN dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ketiga alat pengukuran stunting tersebut memiliki metode yang berbeda. Karena itu penggunaan ketiga metode tersebut akan melengkapi pengukuran prevalensi stunting untuk mencapai target SSGI pada 2024 sebesar 14 persen.

Pelaksanaan survei SSGI 2022 telah dimulai sejak 8 Juni 2022 dan hasilnya akan diumumkan bersamaan Rakernas di BKKBN.

Dibanding SSGI 2021, ada perbaikan pelaksanaan SSGI 2022 meliputi penambahan jumlah blok sensus dan jumlah rumah tangga yang memiliki balita. Perbaikan itu berupa penambahan dua kali lipat jumlah sampel dibanding pelaksaan SSGI tahun 2021.

Pada SSGI 2022, jumlah blok sensus 34.500. Sedangkan pada SSGI 2021 menggunakan 15.000 blok sensus.

Sampel jumlah rumah tangga yang memiliki balita juga bertambah dua kali lipat pada SSGI 2022 menjadi 345.000 dari tahun 2021 yang sebanyak 150.000.

Berdasarkan SSGI 2021, tingkat prevalensi stunting secara nasional adalah 24,4 persen. Jumlah ini masih di atas ambang batas Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang merekomendasikan prevalensi stunting di bawah 20 persen.

Melalui upaya percepatan penurunan stunting, Presiden Joko Widodo menargetkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Berdasarkan SSGI 2021, terdapat 12 provinsi yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting.

Ke-12 provinsi dengan prevalensi stunting tersebut meliputi Nusa Tenggara Timur (37,8%), Sulawesi Barat (33,8%), Aceh (33,2%), Nusa Tenggara Barat (31,4%), Sulawesi Tenggara (30,2%), Kalimantan Selatan (30%), Kalimantan Barat (29,8%).

Selanjutnya Jawa Barat (24,5%), Jawa Timur (23,5), Jawa Tengah (20,9%), Sumatera Utara (25,8%), dan Banten (24,5%).

Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto dalam pernyataan, Senin (23/01/2023), mengatakan Rakernas 2023 bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan di pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten dan kota, serta para mitra dalam mencapai sasaran program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

Rakernas 2023 secara khusus untuk meningkatkan komitmen pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta para mitra dalam mendukung program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting serta merumuskan rencana kerja dan rencana aksi kegiatan prioritas pencapaian sasaran program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting.

Rakernas 2023 membahas implementasi dan pemanfaatan hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) yang telah dimutakhirkan pada 2022, sebagai basis data dan strategi pencapaian sasaran kinerja dan penurunan angka stunting di Indonesia dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Melalui Rakernas 2023 ini juga ada optimalisasi peran serta Kementerian dan Lembaga terkait dalam percepatan penurunan stunting melalui berbagai program yang ditetapkan.

BKKBN telah menetapkan visi dan misi yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden masa bakti 2019-2024.

BKKBN dalam pelaksanaan program dan kegiatannya juga ikut berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuh Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, diantaranya adalah pada butir ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dan butir ke 4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2020-2024, ditetapkan visi BKKBN yaitu “Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Melalui visi tersebut BKKBN berkomitmen mendukung visi dan misi Presiden RI yang tertuang dalam RPJMN 2019-2024.

Tema dalam Rakernas 2023 ini adalah Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

Ada lima narasumber dalam Rakernas ini, yakni dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang membawakan materi: Refleksi Pelaksanaan Koordinasi dan Sikronisasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan materi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023.

Narasumber selanjutnya dari Kementerian Dalam Negeri dengan materi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Dalam Percepatan Penurunan Stunting; Kementerian Kesehatan yang membawakan materi Rencana Aksi Implementasi Intervensi Spesifik Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023; dan Sekretariat Wakil Presiden dengan materi Penguatan Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan dalam Percepatan Penurunan Stunting.

Rakernas sehari akan diikuti 2.637 orang terdiri dari 300 orang hadir secara langsung di Auditorium BKKBN dan 2.337 orang hadir melalui online atau daring dari seluruh Indonesia. Sebanyak 39 Kementerian dan Lembaga hadir sebagai mitra Bangga, Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

Sebanyak tujuh Lembaga yang merupakan mitra kerja internasional akan hadir yakni JICA, KOICA, UNFPA, Global Action Canada (GAC), World Food Program (WFP), UNICEF dan World Health Organization (WHO).