Anggota Komisi VI DPR Dukung Pemerintah Audit Perusahaan, Bukan Urusi Kantor Sawit
Merdeka.com - Permintaan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan agar kantor pusat perusahaan sawit berada di Indonesia disambut baik oleh kalangan anggota legislatif. Namun pemerintah juga diminta melakukan audit dan memperbaiki struktur industri sawit.
"Saya mendukung upaya beliau. Saya berharap Pak Luhut melakukan audit, perbaikan struktur industri dan perbaikan rantai pasok sawit dan CPO. Kalau cuma pemindahan kantor ke Indonesia, tidak fundamental," kata Anggota Komisi VI DPR, Deddy Sitorus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/6).
Salah satu audit yang mendesak adalah audit lahan untuk memastikan perusahaan sawit tidak menguasai lahan di luar HGU atau konsesi mereka. Jika ditemukan pelanggaran, kata Deddy, negara bisa mendapat tambahan tanah sebagai land banking untuk dibagikan pada rakyat. Negara juga akan mendapat tambahan pemasukan dalam bentuk penalti pajak.
Deddy berharap, audit menghasilkan kepastian penetapan kebijakan DMO dan DPO yang lebih proporsional terhadap perusahaan-perusahaan besar sesuai luasan konsesi mereka. Saat ini, ujar Deddy, pengusaha sawit kecil dan petani sawit rakyat menanggung beban yang sama.
Terkait struktur industri sawit, pemerintah harus bisa memilah perusahaan mana yang izin konsesinya tidak akan diperpanjang saat izinnya habis. Tujuannya, lahan konsesi itu bisa didistribusikan kepada rakyat atau dikuasai negara
"Kalau itu yang terjadi, saya angkat topi untuk Pak Luhut, tapi ternyata kan tidak ada pemikiran ke sana, terus terang saya kecewa," katanya.
Deddy mengingatkan, masih banyak persoalan terkait pelaksanaan konsep plasma-inti yang membuat konflik dan penderitaan petani sawit. Seperti yag dialami banyak petani sawit di dapil Deddy di Kalimantan Utara.
Hingga kini harga minyak goreng curah belum juga mampu diturunkan sesuai HET. Bahkan sekarang petani kecil semakin menjerit karena harga TBS belum kembali normal sebagai dampak dari moratorium ekspor kemarin.
"Apakah soal rakyat kecil seperti ini tidak diperhatikan," tutup Deddy.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaAkal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaKomisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024
Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaPengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaTak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaPelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini
Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa
Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek
Baca Selengkapnya