Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota Komisi VI DPR Dukung Pemerintah Audit Perusahaan, Bukan Urusi Kantor Sawit

Anggota Komisi VI DPR Dukung Pemerintah Audit Perusahaan, Bukan Urusi Kantor Sawit Petani kelapa sawit protes larangan ekspor. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Permintaan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan agar kantor pusat perusahaan sawit berada di Indonesia disambut baik oleh kalangan anggota legislatif. Namun pemerintah juga diminta melakukan audit dan memperbaiki struktur industri sawit.

"Saya mendukung upaya beliau. Saya berharap Pak Luhut melakukan audit, perbaikan struktur industri dan perbaikan rantai pasok sawit dan CPO. Kalau cuma pemindahan kantor ke Indonesia, tidak fundamental," kata Anggota Komisi VI DPR, Deddy Sitorus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/6).

Salah satu audit yang mendesak adalah audit lahan untuk memastikan perusahaan sawit tidak menguasai lahan di luar HGU atau konsesi mereka. Jika ditemukan pelanggaran, kata Deddy, negara bisa mendapat tambahan tanah sebagai land banking untuk dibagikan pada rakyat. Negara juga akan mendapat tambahan pemasukan dalam bentuk penalti pajak.

Deddy berharap, audit menghasilkan kepastian penetapan kebijakan DMO dan DPO yang lebih proporsional terhadap perusahaan-perusahaan besar sesuai luasan konsesi mereka. Saat ini, ujar Deddy, pengusaha sawit kecil dan petani sawit rakyat menanggung beban yang sama.

Terkait struktur industri sawit, pemerintah harus bisa memilah perusahaan mana yang izin konsesinya tidak akan diperpanjang saat izinnya habis. Tujuannya, lahan konsesi itu bisa didistribusikan kepada rakyat atau dikuasai negara

"Kalau itu yang terjadi, saya angkat topi untuk Pak Luhut, tapi ternyata kan tidak ada pemikiran ke sana, terus terang saya kecewa," katanya.

Deddy mengingatkan, masih banyak persoalan terkait pelaksanaan konsep plasma-inti yang membuat konflik dan penderitaan petani sawit. Seperti yag dialami banyak petani sawit di dapil Deddy di Kalimantan Utara.

Hingga kini harga minyak goreng curah belum juga mampu diturunkan sesuai HET. Bahkan sekarang petani kecil semakin menjerit karena harga TBS belum kembali normal sebagai dampak dari moratorium ekspor kemarin.

"Apakah soal rakyat kecil seperti ini tidak diperhatikan," tutup Deddy.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

Baca Selengkapnya
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa

Komisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa

Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek

Baca Selengkapnya