Anggota Komisi III usul gedung lama KPK buat BNPT
Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian meminta agar Komisi III DPR menyetujui pembangunan gedung BNPT atau crisis center yang nantinya akan dibangun di Jakarta. Sebab, hingga kini lembaga anti-teroris itu tidak memiliki gedung di ibu kota.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul menyetujui usulan mantan Kapolda Metro Jaya tersebut. Bahkan, Ruhut meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR memberikan dana sebesar Rp 1 triliun untuk merealisasikan pembangunan gedung tersebut.
"Aku sedih lihat anggaran kalian. Tolong Banggar di sini kasih Rp 1 T. Karena kita hanya menuntut tapi tidak perhatikan keringat, darah yang mereka keluarkan. Manakala Polri, TNI jadi korban ada tidak yang memikirkan keluarganya? Partai Demokrat tegas dukung BNPT," ujarnya di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (13/4).
Sementara pada kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Herman Hary mengusulkan agar gedung lama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa digunakan BNPT. Terlebih saat ini lembaga tersebut telah memiliki gedung baru.
"KPK tidak punya gedung, atas bantuan Komisi III punya gedung baru. Kenapa tidak kita tawarkan (gedung lama KPK)," ujar Herman.
Herman menambahkan, dia mendengar gedung lama KPK rencananya bakal digunakan untuk sarana latihan lembaga antirasuah. Namun, itu dinilai tidak perlu dilakukan di Jakarta.
"Saya dengar gedung lama (KPK) untuk tempat latihan. Menurut saya kalau latihan tidak perlu di tengah kota. BNPT lebih butuh gedung yang terjangkau dari mana-mana," imbuh dia.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
4 Anggota Polsek Tanah Abang Dijatuhkan Sanksi Patsus, Buntut Tahanan Kabur
menjatuhkan sanksi dengan menempatkan empat anggota polisi Polsek Metro Tanah Abang ke dalam penempatan khusus (patsus)
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel
Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaKPU Beberkan Teknis Penentuan Lokasi Kampanye Akbar Anies-Imin di JIS & Prabowo-Gibran di GBK
Diketahui kampanye akbar akan digelar 10 Februari mendatang jelang masa tenang Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaSimpan Sabu, Anggota DPRD Ditangkap BNN NTT
RW ternyata salah satu anggota Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Baca SelengkapnyaBlak-blakan Cak Imin Dulu Ikut Potong Tumpeng di IKN, Kini Berbalik Menolak Pemindahan Ibu Kota
Cak Imin akhirnya buka suara soal dulu dukung pembangunan IKN, sekarang malah menolak
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III Sebut Pengganti Firli Bahuri Harus Lewat Pansel Sesuai UU KPK
Menurutnya, perlu digarisbawahi bahwa pada saat para calon tak terpilih tersebut mengikuti proses pemilihan.
Baca SelengkapnyaPNKT Bakal Mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
Prabowo-Gibran adalah sosok pemimpin yang akan selalu bersama rakyat.
Baca Selengkapnya