Anggota Komisi III DPR minta BNPT beri deadline tangkap Santoso
Merdeka.com - Menyerahnya dua orang pengikut teroris Santoso karena kelaparan beberapa hari lalu harus dijadikan momentum untuk mempercepat penangkapan orang paling dicari di Indonesia saat ini. Hampir dapat dipastikan kondisi kelompok Santoso saat ini jauh melemah jika diandingkan satu tahun lalu ketika mereka masih berani melakukan propaganda memamerkan pasukan bersenjata melalui internet.
Hingga saat ini personel gabungan Polisi dan TNI yang tergabung dalam tim Tinombala belum berhasil meringkus Santoso. Santoso sudah menjadi buron sejak setahun lebih diketahui bersembunyi di hutan belantara wilayah Poso.
Anggota Komisi III Sumi Dasco Ahmad mengatakan, BNPT di bawah pimpinan Komjen Tito Karnavian sebagai ujung tombak penanggulangan terorisme harus dapat meringkus Santoso dan kelompoknya hidup atau mati. Bila perlu, kata dia, BNPT tetapkan tenggat waktu alias deadline penangkapan Santoso.
"Memang kondisi hutan pegunungan yang lebat tempat Santoso bersembunyi menjadi hambatan utama, namun Komjen Tito Karnavian yang selama ini kita kenal sebagai orang lapangan, pasti tahu bahwa saat ini adalah kesempatan yang terbaik untuk menangkap Santoso dan kelompoknya yang tersisa," ujar Dasco dalam keterangan tulis, Jakarta, Senin (18/4).
Satu hal yang perlu digaris-bawahi, penagkapan Santoso bukan hanya berarti penegakan hukum terhadap orang per orang. Namun merupakan kampanye yang konkret bahwa saat ini dan dimasa yang akan datang negara tidak akan kalah pada terorisme.
Dengan menangkap Santoso, lanjut Politikus Gerindra ini, BNPT melakukan dua tugasnya yang diatur dalam Inpres Nomor 46 Tahun 2010 secara sekaligus yakni melakukan pencegahan dan penindakan aksi terorisme.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Santri Ponpes Makassar Tewas di Tangan Senior, Anggota DPR Colek Kapolda hingga Kapolri 'Beri Hukuman Setimpal'
Menanggapi hal ini, sosok anggota DPR RI memberi atensi.
Baca SelengkapnyaDigugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaRatusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaDipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaAktivis PP KAMMI Dikeroyok dan Sempat Diancam Dibunuh Anggota TNI di Jaktim, Begini Kronologinya
Korban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaPlt Ketum Mardiono Gelar Istigosah Hingga Malam Pencoblosan: Menjaga Suara Umat Diamanahkan ke PPP
Muhamad Mardiono telah melakukan konsolidasi pemenangan, bertemu dan menyerap aspirasi jutaan masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaPPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya