Anggota HTI diminta tawakal setelah dibubarkan pemerintah
Merdeka.com - Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto belum bisa memastikan kegiatan dilakukan selanjutnya setelah pemerintah mencabut izin aktivitas ormas yang ingin mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini. Pemerintah menilai HTI melakukan aktivitas yang dianggap berseberangan dengan ideologi Pancasila dan NKRI.
"(Penghentian kegiatan HTI?) Itu juga yang akan kita lihat. Kita sudah tahu ada larangan-larangan di dalam Perppu itu," kata Ismail di kantor DPP HTI, Crown Palace, Jakarta Selatan, Rabu (19/7).
Ismail meminta kepada para anggota di berbagai daerah untuk tetap menghadapi masalah ini dengan berserah diri atau tawakal. Menurut dia, izin pencabutan oleh pemerintah tak lantas membuat perjalanan dakwah oleh HTI kandas.
"Kami semua tahu inilah resiko dari perjuangan dakwah di dalam sistem sekuler dengan rezim diktator," tandasnya.
HTI tak tinggal diam setelah izin kegiatannya dicabut pemerintah. Dalam waktu dekat HTI akan membawa SK pencabutan izin tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Kita akan melakukan perlawanan hukum bentuknya seperti apa diantaranya pengajuan gugatan ke PTUN terhadap keputusan ini," kata Ismail.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaHore! Jokowi Teken Aturan Kenaikan Gaji ASN, TNI dan Polri
Harapannya, kenaikan gaji itu bisa meningkatkan kesejahteraan anggota dan prajurit TNI-Polri.
Baca SelengkapnyaHasto PDIP Ingatkan Pemimpin Jaga Moral dan Etika: Bagian dari Ajaran Agama
Menurut Hasto, PDI Perjuangan menempatkan peringatan Natal sebagai upaya memperkuat solidaritas, toleransi, dan keberpihakan pada wong cilik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat
Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat
Baca SelengkapnyaKesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?
Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaPengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaSehari Setelah Dilantik, AHY Langsung Blusukan ke Manado Temui Warga untuk Berikan Sertifikat Tanah
Momen AHY blusukan ke Manado, satu hari setelah dilantik jadi Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaTNI Beberkan Kronologi 1 Prajurit Gugur Diserang KKB Papua
Serangan KKB menyebabkan dua prajurit TNI menjadi korban.
Baca SelengkapnyaDilarang Keras! Anggota TNI Jangan Coba-coba Foto Seperti Ini Bisa Kena Tegur Komandan
Jaga netralitas selama Pemilu 2024, TNI ingatkan anggota untuk tak coba foto dengan pose yang kontroversial. Seperti apa saja?
Baca Selengkapnya