Anggota DPRD Tangsel Dicurhati Warga Soal Amburadul Data dan Penyaluran Bansos
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Tangerang Selatan menerima keluh kesah dari pengurus RT dan RW terkait sengkarut data penerima dan penyaluran bantuan sosial.
"Saya sudah berkeliling ke beberapa RW di Pondok Cabe Ilir, seluruh kepala lingkungan aspirasinya seragam. Terkait amburadulnya bansos," kata anggota DPRD Tangsel, Drajad Sumarsono, Jumat (8/5).
Dalam masa reses tahun anggaran 2020, dia mengaku banyak mendapat masukan dari masyarakat untuk tata kelola Bansos di tengah Pandemi Covid-19 yang sangat berantakan.
"Ini sangat kacau, satu kelurahan ini sampai sekarang belum menerima bansos. Sementara janji pemerintah itu dibagikan pada 4 Mei kemarin," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tangsel ini.
Menurut dia, amburadulnya data dan penyaluran bansos untuk warga Tangsel ini menunjukkan pemerintah tidak siap dan tanggap menghadapi bencana.
Drajad mengatakan bahkan ada satu RT terdapat warga miskin terdampak Covid-19 berjumlah 80 KK. Namun setelah diverifikasi, jumlah yang terdata oleh pemerintah hanya 30 KK.
Lalu, ada juga salah satu RT yang sudah mengajukan data sekitar 70 KK. Namun hasil verifikasi ternyata yang menerima hanya 30 KK.
"Kalau seperti ini kondisinya, nanti warga yang dipastikan tidak menerima ini kan tahunya itu mereka sudah terdata. Tinggal menunggu bansos datang. Tetapi hasil verifikasi mereka tidak dapat, ini akan timbul dampak sosial baru di bawah. Banyak kasus di daerah para kepala lingkungan seperti RT dan RW akhirnya ribut dengan warga karena rusaknya persoalan data ini," jelasnya.
Mendengar keluhan-keluhan tersebut, dia menghubungi pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Darrah (Bappeda) untuk menyelesaikan persoalan data penerima bansos.
"Saya sudah hubungi Kepala Bapedda untuk segera membereskan ini, karena ini dampaknya ialah konflik sosial di lingkungan. Bahkan ada ancaman para kepala lingkungan mereka akan lepas tanggung jawab terkait bansos ini, karena mereka juga takut dituduh korupsi bansos karena ada yang terdata tapi nantinya tidak dapat," ungkapnya.
Drajad menegaskan bakal menyurati secara resmi ke pemerintah terkait aspirasi masyarakat soal bansos tersebut. "Secara kelembagaan akan kami surati. Karena saya takut teman-teman dewan yang saat ini sedang reses juga mendapatkan keluhan yang sama. Sekali lagi ini dampaknya konflik sosial jika persoalan data penerima bansos ini tidak dilakukan secara transparan," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaJelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBansos Beras, Daging Ayam dan Telur Telan Anggaran Rp17,5 Triliun
Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar: Bansos Kebijakan Nasional, Bukan Individu
Bansos diusulkan pemerintah, dan harus mendapat persetujuan dari DPR.
Baca SelengkapnyaPenyaluran Bansos Minta Ditunda di Masa Pemilu, Kepala Bapanas: Makannya Boleh Ditunda Enggak?
Arief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi
DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca SelengkapnyaGanjar Sepakat dengan Wapres soal Dugaan Penyalahgunaan Bansos: Penting untuk Ditindaklanjuti Bawaslu
Ganjar sudah memprediksi penyaluran bantuan sosial (bansos) kerap dimanfaatkan para pejabat untuk mengkampanyekan salah satu paslon.
Baca SelengkapnyaTanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu
Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca Selengkapnya