Anggota DPR Ungkap Masalah yang Timbul dari Syarat Vaksinasi Booster untuk Mudik

Merdeka.com - Pemerintah mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik tahun 2022. Namun masyarakat yang akan melakukan mudik harus sudah divaksinasi booster alias menerima dosis tiga.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan ini akan menyebabkan masalah. Penyebabnya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan giliran untuk menjalani vaksin booster.

"Vaksin booster memang sudah jalan. Tetapi, tidak semua bisa dilaksanakan secara bersamaan. Ada jadwal dan target yang sudah diprogramkan. Dipastikan, tidak semua orang yang hendak mudik sudah dibooster," ujar Saleh dalam keterangannya, Kamis (24/3).

Menurutnya, banyak masyarakat belum mendapatkan booster bukan karena tidak ingin divaksinasi. Tetapi masalah waktu dan keterbatasan kapasitas di berbagai daerah.

"Bukan karena tidak mau divaksin. Ini lebih pada persoalan waktu dan kapasitas vaksinator kita di berbagai daerah. Terutama di kota-kota besar yang penduduknya banyak yang akan mudik. Kalaupun mereka bekerja keras, rasa-rasanya pasti akan ada keterbatasan," kata Saleh.

Politikus PAN ini berharap ada pertimbangan kembali bagi masyarakat yang belum menjalani booster. Saleh menyoroti telah dilakukan pelonggaran aturan PPKM, misalnya sudah tidak ada kewajiban PCR untuk pelaku perjalanan, sampai penghapusan karantina.

Maka itu pemerintah diminta kewajiban booster bisa dikecualikan untuk orang tertentu. Terutama yang belum mendapatkan giliran vaksin.

"Kalau mau memberikan kemudahan, tentu akan sangat membantu. Masyarakat diyakini akan sangat senang. Meskipun pada saat yang sama, kita akan tetap mendorong percepatan program vaksinasi booster," katanya.

Presiden Jokowi mempersilakan masyarakat mudik Lebaran Idulfitri 2022. Dengan catatan, masyarakat harus sudah divaksinasi lengkap dan booster atau lanjutan.

"Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilakan, juga diperbolehkan, dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat," jelas Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (23/3).

Jokowi menyebut, pemerintah juga melakukan sejumlah pelonggaran aktivitas masyarakat saat bulan Ramadan tahun ini. Hal ini menyusul kondisi Covid-19 di Indonesia yang terus membaik.