Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai kritik terhadap honor Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono sebagai dokter spesialis terlalu mengada-ada. Seharusnya tidak perlu dipermasalahkan.

"Jadi terlalu mengada-ada dengan mempersoalkan soal honor dan terkebih untuk menghentikan praktik," kata Rahmad melalui pesan singkat, Rabu (29/3).

Rahmad mengatakan, Dante juga tidak berpraktik setiap hari. Malah hanya dalam waktu yang terbatas. Statusnya sebagai pejabat negara dan dokter tidak perlu lagi dipermasalahkan. Dante sebagai dokter memegang sumpahnya.

"Toh tidak setiap hari dan sangat terbatas praktik dalam seminggu serta teguh akan sumpah dokter," ujar politikus PDIP ini.

Apalagi saat ini dokter spesialis kelenjar atau endokrinologi masih sangat sedikit. Tidak perlu Dante menghentikan praktiknya.

"Saat ini rakyat membutukan edukasi dokter dan kuratif di saat dokter spesialis sangat kurang," ujar Rahmad.

Sebelumnya, biaya konsultasi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono yang mencapai Rp1.320.000 disorot. Dante kini berpraktik di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading sebagai dokter spesialis kelenjar atau endokrinologi.

Ketua Dokter Indonesia Bersatu (DIB), Eva Sri Diana menilai biaya konsultasi Dante sebesar Rp1.320.000 terlampau mahal.

"Tentu jauh mahal. Bahkan dibanding teman sejawatnya dengan kompetensi sama saja masih jauh," kata Eva kepada merdeka.com, Selasa (28/3).

Aktivis kesehatan ini membandingkan biaya konsultasi Dante dengan dokter spesialis endokrinologi lainnya. Menurut Eva, masyarakat bisa melihat biaya konsultasi dokter spesialis endokrinologi lain di alodokter.com. Untuk pasien umum misalnya, berkisar Rp250.000 hingga Rp600.000.

"Saya sendiri sebagai dokter spesialis di RS swasta menerima fee konsultasi untuk tiap pasien BPJS hanya Rp50.000 pasien, sedangkan fee untuk pasien umum sebesar Rp229.000. Ini belum dipotong pajak," jelas dokter ahli paru ini.

Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto meminta Dante memberikan contoh kepada dokter di Indonesia untuk tidak memungut biaya konsultasi besar. Sebab, Dante merupakan pejabat negara.

"Sebaiknya Wamenkes sebagai pejabat publik memberi contoh kepada dokter di seluruh Indonesia, untuk melakukan praktik melayani pasien BPJS," kata Slamet.

"Tidak mengejar pasien swasta apalagi dengan biaya konsul yang besar," imbuhnya.