Anggota DPR Soal KPK Masih OTT: Kekhawatiran Masyarakat Sipil Tak Terbukti

Kamis, 9 Januari 2020 15:10 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Anggota DPR Soal KPK Masih OTT: Kekhawatiran Masyarakat Sipil Tak Terbukti arsul sani. ©2019 Merdeka.com/hari ariyanti

Merdeka.com - Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan kembali menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap kinerja KPK setelah berlakunya UU KPK baru.

"Bahwa setelah revisi Undang-Undang KPK, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu tidak akan ada, atau KPK tidak bisa lagi OTT. Sekarang kan Undang-Undangnya sudah berlaku. Dan terbukti dalam seminggu ini ada dua OTT," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/1).

Karena itu, OTT yang dilakukan KPK memiliki makna tersendiri bagi politisi PPP ini. Dia pun menegaskan bahwa OTT sebenarnya merupakan wewenang aparat penegak hukum, seperti Polri dan Kejagung. Jadi bukan hanya KPK.

"Maknanya kekhawatiran yang selama ini ada pada beberapa teman masyarakat sipil itu enggak terbukti," ujar Arsul.

OTT, kata dia, memang bukanlah kegiatan yang harus dicela ataupun dikecam. Namun, dia mewanti-wanti KPK agar tidak keasyikan melakukan OTT.

"Sehingga kasus-kasus besar yang memerlukan case building, pengungkapan kasus, itu kemudian menjadi terlupakan," imbuhnya.

Sebagai contoh, Arsul menyebut kasus Bank Century. Komisi III selalu menanyakan kelanjutan kasus tersebut kepada pimpinan KPK periode sebelumnya.

"Pada saat itu, pada awalnya dijawab bahwa kami menunggu putusan kasusnya Pak Budi Mulya (Mantan Deputi Bank Indonesia/ Terpidana Kasus Century)," jelas dia.

Arsul mengatakan, saat ini kasus Budi Mulya sudah inkracht alias berkekuatan hukum tetap. Sayangnya, sampai sekarang belum ada tindak lanjut kasus Bank Century.

"Padahal begitu banyak nama yang di dalam surat dakwaan Pak Budi Mulya disebut bersama-sama. Artinya di situ KPK sendiri punya keyakinan ada penyertaan," tegas Asrul.

"Nah ini yang kita ingin, KPK sekali lagi juga fokus memperbanyak proses-proses hukum pada kasus yang berbasis case building itu," tandasnya.

1 dari 1 halaman

Kritikan ICW

Sebelumnya, UU KPK baru ini kerap dikritik masyarakat sipil. Salah satunya, Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai kewenangan penyadapan harus izin dewan pengawas dapat mengganggu kinerja KPK. Yaitu terkait kerja-kerja operasi tangkap tangan.

"Poin pentingnya, sejak KPK berdiri hingga saat ini belum ada satupun terdakwa yang pada awalnya terjaring tangkap tangan divonis bebas oleh Pengadilan. Ini mengartikan bukti yang dihadirkan KPK ke persidangan telah teruji secara hukum. Selain itu aturan ini terlalu birokratis, karena menambah jenjang baru pemberian izin sadap, yakni Dewan Pengawas," kata Kurnia. [lia]

Baca juga:
Penyidik KPK Disebut Ditolak Geledah Ruangan Hasto, PDIP Sebut Tidak Bawa Surat Resmi
KPU Sebut OTT Wahyu Setiawan Tak Ganggu Penyelenggaraan Pilkada 2020
Melihat Ruang Kerja Komisioner KPU yang Disegel KPK
Ini Ruang Kerja Komisioner KPU Wahyu Setiawan Disegel KPK
OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan, KPK Amankan Mata Uang Asing

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini