Anggota DPR Sebut Pimpinan KPK Butuh Mobil Dinas Baru, Sudah Lama Tidak Diganti

Jumat, 16 Oktober 2020 14:02 Reporter : Ahda Bayhaqi
Anggota DPR Sebut Pimpinan KPK Butuh Mobil Dinas Baru, Sudah Lama Tidak Diganti Arsul Sani. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani membenarkan DPR menyetujui anggaran mobil dinas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun 2021. Alasannya kebutuhan pimpinan KPK yang sejak lama tidak mengganti mobil dinas.

"Saya ingin sampaikan juga bahwa sebelum pembahasan bahwa karena KPK sudah cukup lama tidak mengganti mobil dinas pimpinan dan jajarannya, maka Komisi III juga menyampaikan bahwa mereka bisa mengajukan anggaran mobil dinas sebagaimana kementerian/lembaga lainnya," jelas Arsul kepada wartawan, Jumat (16/10).

Arsul menjelaskan, anggaran pengadaan mobil dinas itu dimulai pada pembahasan trilateral antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan KPK. Kemudian anggaran diajukan ke DPR sebagai Rancangan APBN tahun 2021.

"Untuk KPK, dibahas dulu di Komisi III. Jadi usulannya tentu dari Pemerintah karena ini sebagai bagian dari RAPBN berdasarkan pembahasan trilateral di atas," tuturnya.

Mengenai harga satuan mobil dinas itu, DPR tidak mengaturnya. Sebab, DPR tidak boleh membahas hal demikian karena diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

"DPR kan tidak boleh bahas sampai satuan tiga seperti soal harga per mobil, mereknya apa dan lain-lain. Kan ada Putusan MK yang melarang itu," ucapnya.

Baca Selanjutnya: Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Halaman

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Mobil Dinas
  3. KPK
  4. DPR
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini