Anggota DPR Sebut Pansus atau Panja Kasus Jiwasraya Sama Saja

Kamis, 16 Januari 2020 12:22 Reporter : Ahda Bayhaqi
Anggota DPR Sebut Pansus atau Panja Kasus Jiwasraya Sama Saja Ilustrasi Jiwasraya. ©2020 Liputan6.com

Merdeka.com - Anggota Komisi VI Achmad Baidowi mengatakan, panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus) memiliki kewenangan yang sama. Menurutnya, jika tidak melalui Panja, DPR akan telat menangani kasus Jiwasraya.

"Kalau kami masih nunggu pansus hari ini belum bisa ngapa-ngapain. Panja Senin sudah bisa jalan. Instrumennya sama, pemanggilan, mendatangi, mengkaji. Sama saja," kata pria yang akrab disapa Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1).

Dia menjelaskan, tidak jauh berbeda kewenangan Panja dan Pansus. Hanya, Pansus membutuhkan keputusan seluruh fraksi di DPR. Awiek menilai keputusan Komisi VI akhirnya membentuk Panja karena paling cepat. Dia bilang, Pansus membutuhkan waktu yang lama.

Belum lagi harus menyerahkan ke pimpinan dan disahkan dalam rapat paripurna. Di sisi lain, pemerintah sudah bekerja menangani kasus Jiwasraya.

"Itu yang terdekat dan tercepat. Pansus kan membutuhkan keputusan politik dari masing-masing fraksi. Sampai saat ini belum ada yang mengajukan ke pimpinan dan dibahas di paripurna. Masih panjang," jelasnya.

Politikus PPP itu mengatakan, Komisi VI ingin fokus untuk menyelamatkan uang nasabah. "Yang kami inginkan uang negara selamat dan uang nasabah selamat. Lalu soal penegakan hukum itu silakan urusan aparat penegak hukum," ucapnya.

Kendati begitu, Awiek menyebut tak menutup untuk membentuk Pansus jika memang dibutuhkan. "Ya kalau semisal nanti ini dianggap belum cukup, ya bentuk pansus. Tapi itu mekanisme lain. Fraksi-fraksi. Kalau panja melekat di masing-masing komisi yang tidak bisa dilebur satu sama lain," kata Baidowi.

1 dari 1 halaman

DPR Resmi Bentuk Panja

Komisi VI DPR telah memutuskan untuk membentuk panitia kerja asuransi Jiwasraya. Hal tersebut diputuskan dalam rapat internal yang digelar pada Rabu (15/1).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Fraksi Golkar Gde Sumarjaya Linggih. Tidak hanya Panja Jiwasraya, rapat memutuskan membentuk Panja Perdagangan Komoditas dan Panja BUMN Energi.

"Dengan keputusan internal Komisi VI tersebut, maka khususnya terkait PT Jiwasraya Persero diharapkan dapat lebih jelas peta masalah dan dapat ditemukan solusi yang tepat," ujar anggota Komisi VI, Rieke Diah Pitaloka.

Anggota Fraksi PDIP itu menyebut, proses hukum harus tetap berjalan tanpa menunggu keputusan politik di DPR. Rieke meminta PPATK untuk menelusuri aset pihak yang terlibat dugaan korupsi asuransi Jiwasraya.

"Saya mendukung PPATK untuk segera menelusuri aset para pihak yang terindikasi kuat terlibat dan pihak penegak hukum terkait berani melakukan sita aset para pelaku pengemplang uang nasabah PT Jiwasraya, tanpa pandang bulu," ujar Rieke. [ray]

Baca juga:
Jadi Penyelamat Jiwasraya, Payung Hukum Holding Asuransi Diteken Februari
Hari Ini, Komisi III DPR Raker dengan Jaksa Agung Bahas Jiwasraya
Periksa 6 Saksi, Kejagung Telusuri Transaksi 55 Ribu Saham Jiwasraya
Kejagung Sita Mercedes dan Harley Davidson Milik Eks Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim
Ekspresi Bos Sinarmas dan Direktur PT Pan Arcadia Usai Diperiksa Terkait Jiwasraya

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini