Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai, sebaiknya polisi mengedepankan penyelesaian dengan keadilan restoratif dalam laporan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terhadap aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulida. Untuk itu, Arsul mengusulkan polisi memediasi lebih dahulu pelapor dan terlapor.

"Untuk keseimbangannya maka hemat saya laporan LBP kepada polisi atas dugaan pencemaran nama baik atau penistaan melalui sarana ITE diambil sebagai momentum bagi penegak hukum Polri untuk mengupayakan penyelesaian kasus tersebut dengan pendekatan keadilan restoratif. Artinya Polri memprosesnya dengan terlebih dahulu melakukan langkah-langkah mediasi antara pelapor dengan terlapor," ujar Arsul kepada wartawan, Kamis (23/9).

Waketum PPP ini bilang, konsekuensi dari demokrasi dan negara hukum memang hak menyampaikan pendapat dijamin. Namun juga terbuka kebebasan berpendapat itu diuji dari sisi hukum saat masuk ke area reputasi orang lain.

"Konsekuensi dari demokrasi dan negara hukum itu memang di satu sisi ada hak untuk menyampaikan pendapat, namun di sisi lain terbukanya kemungkinan kebebasan berpendapat itu diuji dari sisi hukum dengan suatu proses hukum ketika kebebasan berpendapat itu dianggap masuk ke area reputasi orang lain," kata Arsul.

Untuk itu juga, publik perlu mendukung polisi mengedepankan keadilan restoratif dalam menyelesaikan masalah antara Luhut dan Haris Azhar. Menurut Arsul tak perlu laporan itu dipersoalkan berlebihan, tetapi publik bisa mendorong kasus tersebut diselesaikan dengan pendekatan restoratif.

"Yang paling penting adalah bagaimana publik bersama-bersama bisa mendorong agar kasus-kasus seperti ini bisa terselesaikan dengan pendekatan restoratif tadi," kata Arsul.

Diketahui, Luhut telah melaporkan Haris dan Fatia ke polisi. Laporan telah diterima dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, pada 22 September 2021.

Luhut beralasan, laporan hukum dilakukan sebab pihak terlapor tidak mengindahkan somasinya terhadap dugaan pencemaran nama baiknya.

"Sudah dua kali (somasi), dia tidak mau minta maaf. Sekarang kita ambil jalur hukum dan saya pidanakan dan perdatakan. Saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya, jadi saya kira sudah keterlaluan," kata Luhut di Polda Metro Jaya, Rabu 22 September 2021.

Diketahui, Luhut merasa adanya dugaan pencemaran nama baik dari unggahan video berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya' yang diunggah oleh Haris di akun Youtube pribadinya bersama Fatia.