Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR: RPP Tembakau tak atur kadar dan nikotin

Anggota DPR: RPP Tembakau tak atur kadar dan nikotin demo tembakau. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Keberadaan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tembakau menuai polemik sejumlah kalangan. Ada yang menilai dengan disahkan RPP Tembakau, industri rokok dalam negeri bakalan kolaps. Namun, ada juga yang menganggap RPP Tembakau murni untuk kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Subagyo Partodiharjo mengatakan petani tembakau dan industri rokok tidak perlu risau dengan keberadaan Rancangan kawatir.

"RPP Tembakau tidak mengatur soal industri rokok dan kadar dari rokok. Bahkan RPP Tembakau itu mendorong petani tembakau untuk bisa lebih meningkatkan hasil produksinya," kata Subagyo kepada wartawan di DPR, Jakarta, Kamis, (5/7).

Selain itu, menurutnya, RPP Tembakau sama sekali tidak mengatur produksi pertanian tembakau dan tidak mengatur pabrik rokok dalam negeri untuk tutup.

"Sehingga tidak mengurangi tenaga kerja. Sama sekali tidak," tegas Subagyo.

Dirinya juga menegaskan bahwa RPP Tembakau tidak mengatur kadar nikotin atau tar rokok sesuai standar internasional. Karena kadar tinggi atau rendah nikotin atau tar, sama memiliki bahaya.

"Dengan tar rendah sebenarnya lebih bahaya. Kalau nikotinnya tinggi, satu batang rokok sudah puas. Tetapi kalau rendah, akan terus berulang-ulang merokok sampai 10 batang dan racunnya lebih banyak yang 10 batang tersebut," pungkasnya.

(mdk/ian)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Aturan Produk Tembakau Diperketat, Begini Dampak dan Perkiraan Kerugian Ekonomi Ditanggung Negara
Aturan Produk Tembakau Diperketat, Begini Dampak dan Perkiraan Kerugian Ekonomi Ditanggung Negara

Penerapan pasal tembakau pada RPP Kesehatan akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan hingga Rp52,08 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Penolakan Larangan Produk Tembakau, Ini Alasannya
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Penolakan Larangan Produk Tembakau, Ini Alasannya

Produk tembakau yang ada saat ini saja yaitu dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah cukup proporsional dan tetap bisa dijalankan.

Baca Selengkapnya
Jual Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Apindo: Timbulkan Kegelisahan di Industri Tembakau
Jual Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Apindo: Timbulkan Kegelisahan di Industri Tembakau

Sejumlah pedagang sembako juga menolak rencana pelarangan penjualan rokok eceran atau ketengan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Rugikan Negara Rp 18 M Akibat Korupsi Bansos, Sekda Keerom Ditahan Polda Papua
Rugikan Negara Rp 18 M Akibat Korupsi Bansos, Sekda Keerom Ditahan Polda Papua

Sekda Keerom terduga korupsi hingga negara mengalami kerugian sebesar Rp18.201.250.000

Baca Selengkapnya
Dua Bangunan Pabrik Rokok Ilegal Terbongkar di Jepara
Dua Bangunan Pabrik Rokok Ilegal Terbongkar di Jepara

Petugas menemukan dua bangunan tempat produksi rokok ilegal dengan potensi kerugian Rp233 Juta

Baca Selengkapnya
Aturan Pengetatan Produk Tembakau Bisa Buat Negara Rugi, Benarkah?
Aturan Pengetatan Produk Tembakau Bisa Buat Negara Rugi, Benarkah?

Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan akibat konsumsi rokok secara langsung dan tidak langsung sebesar sebesar Rp34,1 triliun.

Baca Selengkapnya
Kejagung Harus Segera Selesaikan Kasus Korupsi Emas, Khawatir Ada Lobi-Lobi
Kejagung Harus Segera Selesaikan Kasus Korupsi Emas, Khawatir Ada Lobi-Lobi

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.

Baca Selengkapnya
Kasus Impor Emas Rp189 T Belum Dituntaskan Satgas TPPU, Eks Penyidik KPK: Heboh di Awal, Mandek di Akhir
Kasus Impor Emas Rp189 T Belum Dituntaskan Satgas TPPU, Eks Penyidik KPK: Heboh di Awal, Mandek di Akhir

Menurutnya, dalam pengungkapan TPPU bukan sekedar perbuatan, tapi bagaimana mampu membongkar aliran.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya