Anggota DPR: Omicron Sudah Melonjak, saatnya Pemerintah Evaluasi Menyeluruh
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 menghadapi gelombang ketiga. Rahmad mengingatkan bahayanya varian Omicron dan jangan berasumsi tidak berbahaya.
"Ini anggapan yang keliru. Varian Omicron masih berbahaya terutama bagi mereka yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta dan yang belum di vaksin. Untuk itu langkah yang dilakukan pemerintah pusat adalah kita evaluasi secara menyeluruh," ujar Rahmad kepada wartawan, Sabtu (5/2).
Rahmad mendukung Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya mengevaluasi level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
"Varian Omicron sudah melonjak, sehingga sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh," imbuhnya.
Rahmad juga meminta pemerintah mengevaluasi pemberlakuan pembelajaran tatap muka (PTM) karena kasus Covid-19 yang terus meningkat. Menurutnya perlu dihentikan sementara di daerah dengan kasus yang sedang tinggi.
"Untuk beberapa kasus di wilayah perlunya dihentikan untuk sementara waktu dengan berdasarkan besaran kasus di daerah atau di wilayah," ujar Rahmad.
Untuk itu beberapa daerah perlu juga menaikan level PPKM. Sembari meningkatkan terus vaksinasi satu dan dua, serta booster.
Pemerintah diminta menggalakan kepada masyarakat pentingnya protokol kesehatan. Kegiatan yang memicu datangnya massa diimbau ditahan dahulu.
"Saya pikir kegiatan yang mengundang kerumunan cukup berbahaya saat ini," kata Rahmad.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaRamai Kritik Prabowo Terima Penghargaan Jenderal Bintang 4, Ada Pelanggaran Aturan?
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai pro kontra.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaMahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya
Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca SelengkapnyaKampanye di Merauke, PPP Paparkan Program 17 Juta Lapangan Kerja Ganjar-Mahfud ke Milenial Papua
Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono memaparkan program 17 juta lapangan kerja Ganjar-Mahfud kepada milenial Papua.
Baca Selengkapnya