Merdeka.com - Menaiki motor trail, Anggota Komisi V DPR Mulyadi menyusuri jalan Raya Puncak, Cisarua, Bogor, Minggu (31/7). Dia terjebak kemacetan luar biasa di jalur Puncak tersebut. Mulyadi dan rombongan hingga berhenti beberapa kali. Berdiskusi dengan warga sekitar.

Menerima keluhan warga tentang kemacetan horor Puncak setiap akhir pekan.Motornya tak bisa jalan. Ruas jalan dipadati para wisatawan. Dia sampai harus turun langsung mengurai kemacetan. Para pengendara saling serobot. Tak mau mengalah.

"Berapa banyak bahan bakar fosil yang keluar, mengakibatkan polusi udara yang luar biasa. Mengotori segarnya udara Kawasan Puncak," jelas Mulyadi saat dihubungi merdeka.com.

Anggota DPR dapil Kabupaten Bogor ini menambahkan, salah satu solusi kemacetan Puncak adalah rencana pembangunan Jalan Tol Caringin-Cianjur.

Namun, menurut dia, pembangunan jalan tol tersebut menunggu hasil kajian tim ahli. Apabila sesuai dengan kajian analisa dampak lingkungan dan tetap menjaga ekosistem. Maka projek tersebut layak untuk dilanjutkan.

"Kita lihat dulu kajiannya sosial dan ekonominya, baru bisa berkomentar setuju atau tidaknya," katanya.

Kritik Plt Bupati Bogor

Dari obrolannya bersama warga lokal Puncak, dia menyayangkan belum beroperasinya Rest Area tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Gunung Mas. Dampaknya, banyak bangunan PKL di jalan raya Puncak yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas.

"Saya menyayangkan Rest Area yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU PR) dan Pemkab Bogor senilai puluhan miliar rupiah belum juga beroperasi, hingga PKL Puncak belum direlokasi dan mereka berjualan di pinggir jalan raya Puncak," kata dia.

©2022 Merdeka.com/istimewa

Mulyadi juga menegaskan, sampai saat ini banyak pengembang yang belum menyelesaikan kewajibannya. Misalnya, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Menurut dia, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan harus mendesak dan memastikan pengembang memenuhi kewajibannya tersebut. Penangkapan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin, jangan sampai dijadikan alasan para pengembang.

"Banyaknya pengembang di kabupaten Bogor, plt Bupati saya minta untuk memastikan semua pengembang sudah menyerahkan kewajiban fasos fasum serah terima. Tercatat sebagai aset pemda dan penggunan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bogor," terang dia.