Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR: Desa dan RT/RW Punya Peran Penting dalam Penanggulangan Covid-19

Anggota DPR: Desa dan RT/RW Punya Peran Penting dalam Penanggulangan Covid-19 Klaster Covid-19 di Perkantoran. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muchamad Nabil Haroen menilai peran kelompok masyarakat dalam penanggulangan COVID-19 sangat penting agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan pendekatan berbasis mikro mendapat sambutan positif.

"Sejak awal, saya sampaikan bahwa desa dan RT-RW punya peran penting dalam penanggulangan COVID-19," ujar Gus Nabil, sapaan akrabnya, dalam pernyataan tertulis dilansir Antara, Jumat (5/2).

Bahkan, kata Gus Nabil, ketahanan pangan bisa dibangun di level desa atau RT-RW sehingga dengan kondisi demikian warga bisa bertahan, setidaknya dalam konteks pangan.

"Nah, kita harus menggerakkan perangkat RT-RW agar mereka mengedukasi warganya," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.

Menurut dia, perangkat RT-RW juga harus dibekali teknologi informasi serta manajemen data yang memadai, misalnya untuk melapor dan meng-"update" data terkait COVID-19 di kawasan mereka.

"Presiden sudah menyampaikan bahwa PPKM terbukti kurang efektif. Maka harus ada pendekatan dan strategi baru agar lebih efektif, serta berdampak langsung untuk menurunkan kurva penyebaran virus," ujarnya.

Ia berpendapat pelibatan jaringan bintara pembina desa (babinsa) hingga TNI dan Polri itu bisa saja efektif, tapi harus dipertimbangkan secara matang.

Jangan sampai, kata dia, pelibatan aparat itu menimbulkan masalah baru karena pendekatannya keamanan.

"Pendekatan paling baik, yakni dengan pendekatan sosial, misalnya dengan menggandeng NU, Muhammadiyah, hingga pesantren serta ormas sosial yang punya komitmen kuat untuk keindonesiaan," imbuhnya.

Namun, diakuinya bahwa kedua pendekatan itu punya kelebihan dan kekurangan sehingga harus dipilih mana yang paling tepat.

Di satu kawasan, kata dia, bisa jadi pendekatan provinsi lebih baik daripada di provinsi lain, sementara di kawasan lain justru pendekatan kota atau kabupaten lebih tepat.

"Maka, harus disiapkan instrumen yang tepat untuk menganalisa itu, dan dengan indicator yang jelas, kebijakan bisa diterapkan secara maksimal," katanya.

Selain itu, politikus PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa kedua hal, yakni kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat harus saling melengkapi.

"Nah, pemerintah harus konsisten dengan kebijakan, sementara kita terus mengajak dan mengedukasi warga agar mentaati protokol kesehatan seraya saling membantu agar kita bisa melewati pandemi ini," katanya.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Puan: Capek-Capek ke TPS dan Nyoblos Tapi Enggak Ikut Kata Hati Rugi Dong

Puan: Capek-Capek ke TPS dan Nyoblos Tapi Enggak Ikut Kata Hati Rugi Dong

Puan menyatakan DPR melalui alat kelengkapan dewan akan selalu mengawasi pelaksanaan.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
MenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial

MenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial

Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya