Anggota DPR cecar Kepala BNPT soal pertemuan Aman Abdurrahman dengan Prof Rohan
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mempermasalahkan pertemuan terdakwa kasus bom Thamrin Aman Abdurahman dengan Profesor dari Sri Lanka bernama Rohan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Nasir mengaku heran seorang warga asing bertemu dengan seorang yang tengah menjalani masa hukuman.
Pertanyaan Nasir, menyambung pertanyaan anggota Komisi III lainnya dari Fraksi PDIP Risa Mariska yang menanyakan BNPT tidak memberikan pengarahan langsung pada narapidana terorisme dengan alasan tahanan tersebut selalu menolak.
"Gimana kemudian ulama dan profesor yang kita undang mampu mematahkan narasi? Dalam nota pembelaan Aman Abdurahman, profesor Rohan itu bekerja di Singapura dan Indonesia, bicara tentang tauhid, syirik dan demokrasi," kata Nasir dalam RDP dengan BNPT, Rabu (30/5).
Nasir mengungkapkan, berdasarkan pleidoi Aman Abdurahman, Profesor Rohan sempat perkompromi dengan Aman. Tambahnya, Rohan juga mengajak Aman jalan-jalan dan makan malam.
"Dalam nota pembelaan juga Profesor Rohan ajak ke museum dan makan malam tapi enggak mau. Ini menyangkut upaya kita melakukan deradikalisasi. Jadi gimana narasi yang disampaikan?" ujarnya.
Pertanyaan itu langsung direspon oleh Suhardi. "Kami enggak tau Aman Abdurahman ketemu sama orang itu," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi III, Desmond Junaidi Mahesa juga mempertanyakan hal yang sama. Menurutnya ini harus jadi catatan bagi BNPT.
"Kok orang asing bisa masuk? Kok aneh? Ini ada yang aneh orang yang dalam proses penghukuman bisa ketemu. Ini mainan siapa? Enggak jelas ini. Ini catatan kita dan harus dilakukan BNPT. Ada apa dengan Menkum HAM?" kata Desmond.
"Iya itu akan jadi catatan kami," jawab Suhardi Alius.
Dalam pembacaan pleidoinya, terdakwa otak serangan teroris di Indonesia Aman Abdurrahman alias Oman Rochman mengungkap satu nama asing dalam berkas pembelaan atau pleidoinya.
Nama itu adalah Profesor Rohan Gunaratna, seorang warga Sri Lanka yang merupakan Kepala Pusat Penelitian Internasional untuk Kekerasan Politik dan Terorisme di Singapura. Rohan pernah menemuinya di Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil, Depok, Jawa Barat, pada Kamis, 21 dan 22 Desember 2017.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.
Baca SelengkapnyaDigugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaDPR Dorong Pemerintah Buat RUU Hak Asuh Anak Korban Perceraian
Komisi VIII DPR beraudiensi dengan Kementerian PPPA kemarin.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN soal Prabowo Naik Pangkat: Rezim Omon-Omon, Enggak Karu-karuan
Kata dia, pemberian pangkat jenderal kehormatan yang diklaim sebagai apresiasi dari negara kepada menteri tersebut juga tidak tepat.
Baca SelengkapnyaJelang Debat Capres Tema Pertahanan dan Keamanan, Anies Kerap Diskusi dengan Purnawirawan TNI
Anies akan menyelaraskan tema debat sesuai dengan pengalaman yang ia peroleh selama menjabat gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKelakar Politisi Golkar saat Raker DPR: Habiburokhman Calon Menkum HAM
Komisi III DPR menggelar raker dengan pemerintah terkait permohonan pertimbangan naturalisasi 3 calon pemain timnas.
Baca SelengkapnyaArahan Tegas Wapres Ma’ruf Amin untuk Jenderal Maruli Jelang Pilpres 2024
Menurut Maruli, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya peran TNI AD dalam membantu menyukseskan pelaksanan pesta demokrasi, Pemilu dan Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel
Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.
Baca Selengkapnya