Merdeka.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, mengungkap 413 desa telah mengajukan proposal permohonan pencairan program bantuan keuangan desa atau Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang akan digulirkan pertengahan Agustus 2022.

"Yang mengusulkan sudah 413 desa. Kita verifikasi dulu yang proposalnya sudah memenuhi syarat akan langsung dicairkan," kata Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah, Jumat (5/8).

Renaldi mengungkapkan masih ada 11 desa belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan Samisade tahun 2021. Sehingga, ada kemungkinan 11 desa itu tidak akan mendapat Samisade.

Pasalnya, Samisade 2022 akan diluncurkan pertengahan Agustus ini, meski masih menunggu hasil revisi Peraturan Bupati (Perbup) terkait penggunaan Samisade 2022 yang kini menunggu verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Jadi masih ada 11 desa belum menyampaikan LPj lewat verifikasi kecamatan. Mereka pun termasuk mengajukan untuk pencairan Samisade 2022. Nanti kita lihat. Kan LPj juga menjadi syarat utama dalam pencairan," tegas Renaldi.

Renaldi optimistis anggaran Samisade tahun 2022 sebesar Rp395 miliar dapat terserap maksimal di sisa tahun ini. "Insha Allah terkejar ya. Kita pertengahan Agustus ini launching kok," jelasnya.

Diketahui, Pemkab Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor telah menyetujui anggaran Samisade sebesar Rp359 miliar dalam APBD 2022.

"Samisade sudah dianggarkan, kami sudah sahkan untuk masuk APBD 2022. Tapi kami minta agar regulasinya diperkuat. Seperti merevisi peraturan bupati (perbup) atau dinaikkan menjadi peraturan daerah (perda)," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, KH Agus Salim.

Seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor, meminta payung hukum yang tegas dalam penyaluran Samisade tahun 2022, demi keamanan pihak-pihak yang menggunakan, terutama para kepala desa, agar tidak tersandung masalah hukum di kemudian hari.

Selain itu, DPRD juga meminta Inspektorat memperkuat pengawalan Samisade, mulai dari pengajuan dari pemerintah desa, selama penggunaan hingga evaluasi setelah Samisade selesai diserap.

"Kami sangat mendukung karena untuk percepatan pembangunan di desa dan kepentingan masyarakat. Tapi payung hukumnya harus jelas, jangan sampai ada pihak yang dirugikan," tegasnya.