Merdeka.com - Pengunduran diri Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dinilai cacat hukum. Sebab, berhentinya Anas tidak terdapat dalam konstitusi Partai Demokrat.

Atas dasar itu, Sekretaris bidang Penanggulangan Teror Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Andi Subyakto, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia menjadikan Anas sebagai pihak tergugat lantaran menyatakan berhenti sebagai kader.

"Apa yang dilakukan saudara Ketua Umum saat itu (Anas) yakni menyatakan berhenti pada tanggal 23 Februari 2013 itu, kami anggap menyalahi dan melanggar konstitusi partai," ujar Andi di Gedung PN Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta, Selasa (9/4).

Andi mengatakan, gugatan ini dilayangkan untuk dapat menimbulkan payung hukum bagi proses pemberhentian yang dimaksud. Ini lantaran Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) tidak mengatur mekanisme pemberhentian itu.

"Kami menggugat ke pengadilan supaya ada kepastian hukum, karena di dalam konstitusi partai tidak ada istilah berhenti, yang ada hanya pemberhentian anggota," kata Andi.

Selanjutnya, terang Andi, pemberhentian anggota yang termaktub dalam AD ART Partai Demokrat mensyaratkan banyak hal. Menurut dia, syarat tersebut menyebutkan pemberhentian anggota di antaranya dapat dilakukan jika meninggal dunia dan pindah partai. "Yang saya tahu Pak Anas masih anggota Partai Demokrat," ucap dia.

Lebih lanjut, Andi menegaskan, seluruh forum yang dibentuk dengan tujuan mengganti Ketua Umum, harus dinyatakan cacat hukum karena dilaksanakan sebelum adanya putusan pengadilan.

"Menurut hemat saya, KLB atau apapun namanya yang mengarah pada penentuan ketua umum atau penggantian ketua umum itu harus dijalankan setelah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap," pungkas dia.