Merdeka.com - Pemerintah menjamin pendidikan anak-anak yatim piatu yang orangtuanya meninggal akibat terpapar Covid-19 hingga jenjang sekolah menengah atas atau sederajat.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Suharti menjelaskan anak-anak yang ditinggalkan orangtuanya karena covid tidak perlu mendaftar, nantinya pihak Kementerian Kesehatan akan mendata dari data kematian.

"Data kematian dari Kemkes. Tidak perlu mendaftar," kata Suharti kepada merdeka.com, Senin (10/1).

Dia menjelaskan hingga saat ini sudah ada penyeragaman data dari Kementerian Kesehatan dengan data Kementerian Dalam Negeri serta Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Sudah ada pemadanan data dari Kemkes, dengan data dukcapil (Kemendagri) dan data Dapodik," ungkapnya.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan hingga saat ini pendataan sedang berjalan dan dilakukan oleh lintas kementerian sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

"Kemensos, Kemen PPA, Kemendagri, Kemendikbud dan Kemenag," kata Muhadjir kepada merdeka.com, Minggu (9/1).

Dia merinci terkait tugas dan fungsinya, Kementerian Sosial menjamin kebutuhan dasar termasuk dengan memastikan status perwalian. Kemudian kemen-PPA terkait dengan perlindungan, pendampingan dan pengasuhan.

Muhadjir juga menjelaskan Kemendagri akan membantu untuk melakukan sinkronisasi dengan data Disdukcapil. Nantinya Kemendagri melihat data-data anak berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar bisa mendapatkan perhatian khusus dan skema bantuan sosial pemerintah.

"Kemendagri terkait dengan verifikasi dan penyelarasan data, Kemendikbudristek dan Kemenag terkait masa depan pendidikan yang bersangkutan," bebernya.

Dia menjelaskan hingga saat ini pendataan terus dilakukan. Angka pun anak yatim juga bertambah. Semula diketahui per 25 Agustus 2021 terdapat sekitar 8.396 anak yatim akibat Covid-19. Akhir November Muhadjir menuturkan sudah terdata di atas 20.000 anak yatim.

"Angkanya terus bergerak. Akhir November sudah terdata di atas dua puluh ribu," ungkapnya.

Saat ini kata dia pemerinta fokus kepada anak yatim dan yatim piatu yang usianya di bawah 17 tahun. Sementara itu dia juga menegaskan tidak ada keluarga dekat yang bisa menjadi wali anak tersebut.

"Tidak ada keluarga dekat yang mampu menjadi wali yang bersangkutan," jelasnya. [ded]

Baca juga:
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Buka Opsi Pembelajaran Jarak Jauh Jika Covid Naik
Kronologi Siswa dan Guru di Madiun Batal Dapat Laptop dari Pemkot, Ini Penyebabnya
Berkah Pedagang Seragam Sekolah di Kala PTM Kembali 100 Persen
Momen Ayah Jemput Anak jadi Polisi, Tak Mau Disujudi Justru Nangis & Tertawa Bareng